JAKARTA, BALIPOST.com – Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Bali guna menjaga posisinya sebagai tulang punggung pariwisata nasional dan penyumbang devisa terbesar.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, serta Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (8/4).
Dalam paparannya, Wayan Koster mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara total kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara menembus sekitar 16,3 juta orang.
Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali diperkirakan mencapai Rp176 triliun, atau lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, kontribusinya sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegas Gubernur Koster.
Gubernur Koster memaparkan sejumlah persoalan krusial yang dihadapi Bali. Mulai dari abrasi pantai, kemacetan lalu lintas, krisis air bersih, persoalan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan.
Untuk itu, Pemprov Bali mengusulkan percepatan sejumlah proyek strategis. Di antaranya, pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, serta pelabuhan logistik di wilayah Karangasem dan Klungkung.
Selain itu, lonjakan kendaraan dari Jawa ke Bali saat musim libur dan hari raya dinilai kerap memicu kemacetan parah akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan penyeberangan.
“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujar Koster.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan Bali merupakan aset nasional yang tidak boleh diabaikan. Ia menyebut, dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali.
“Kalau Bali ini tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis. Karena kelalaian kita, bukan tidak mungkin kita kehilangan potensi besar tersebut,” kata Lasarus.
Ia juga menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga daya saing Bali relatif kecil dibanding kontribusinya. “Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya butuh sekitar Rp3–4 triliun. Tidak cerdas kalau kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” tegasnya.
Lasarus turut menyoroti persoalan aksesibilitas penerbangan domestik yang dinilai masih menyulitkan wisatawan.
“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama untuk wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI juga secara khusus meminta Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk segera memprioritaskan penanganan abrasi pantai di Bali.
Lasarus menekankan bahwa Bali menyumbang sekitar 55 persen PDB sektor pariwisata nasional atau setara Rp170 triliun, sehingga perlindungan kawasan pesisir menjadi sangat krusial.
Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran penanganan abrasi diperkirakan mencapai Rp4 triliun, angka yang dinilai masih kecil dibanding kontribusi besar Bali. “Kalau hanya Rp4 triliun kita geser ke Bali untuk memperbaiki infrastruktur pantai, sebetulnya itu masih bagian dari apa yang Bali hasilkan sendiri,” terangnya.
Lasarus juga menyoroti dampak keterlambatan penanganan abrasi, yang mendorong pihak swasta, termasuk hotel, melakukan perlindungan mandiri terhadap aset mereka. Kondisi ini berpotensi mengubah pantai publik menjadi area eksklusif.
“Kalau tidak ditangani cepat, hotel akan melakukan perbaikan sendiri. Akibatnya, pantai yang semula area publik bisa berubah menjadi area eksklusif. Ini jadi buah simalakama. Karena itu negara harus hadir lebih cepat agar tidak terjadi privatisasi ruang publik,” ujarnya.
Komisi V DPR RI mendorong pemerintah pusat menyiapkan skema khusus pembangunan infrastruktur di Bali guna mengatasi berbagai persoalan yang semakin kompleks, mulai dari kemacetan hingga kerusakan kawasan pesisir.
“Saya berharap dari pertemuan ini ada skema khusus pembangunan di Provinsi Bali sehingga kecarut-marutan infrastruktur bisa segera diatasi,” kata Lasarus.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional. (kmb/balipost)
