DENPASAR, BALIPOST.com – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem terus dikebut. Hingga awal April 2026, progres fisik proyek yang berlokasi di Kecamatan Kubu tersebut telah mencapai sekitar 19,41 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, mengatakan sekolah ini dirancang sebagai lembaga pendidikan terpadu berasrama yang menampung siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
“Setiap jenjang disiapkan tiga rombongan belajar per tingkat, dari kelas 1 sampai kelas 12. Total daya tampungnya mencapai 1.308 siswa,” ujarnya saat diwawancara, Selasa (7/4).
Sekolah Rakyat ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, yakni kelompok desil 1 dan desil 2. Pemerintah Provinsi Bali pun berkomitmen untuk memastikan program ini tepat sasaran, termasuk menjangkau anak-anak yang belum terdata dalam sistem bantuan sosial.
Namun demikian, Wesnawa mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait kejelasan kewenangan pengelolaan dan operasional sekolah. Saat ini, anggaran dan program berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos), sementara aspek pendidikan secara substansi menjadi domain Kementerian Pendidikan.
“Ini yang belum ada titik temunya. Kami berharap ada SOP atau juklak yang jelas, agar daerah bisa menjalankan program ini dengan optimal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan lintas sektor dalam pengelolaan Sekolah Rakyat. Mulai dari dinas pendidikan, sosial, kependudukan, lingkungan hidup, hingga perhubungan, mengingat konsep sekolah ini berbasis asrama (boarding school).
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, yang meninjau langsung lokasi pembangunan di Desa Tulamben, Karangasem, Senin (6/4), memastikan berbagai masukan dari Pemprov Bali akan dibahas di tingkat pusat.
Ia menyebutkan, proyek Sekolah Rakyat ini memiliki nilai kontrak sekitar Rp255,5 miliar yang bersumber dari APBN 2025–2026. Qodari juga meminta agar pembangunan dilakukan tepat waktu dan berkualitas. “Kami akan sampaikan berbagai masukan, termasuk soal desil dan tata kelola, ke kementerian terkait untuk dicarikan solusi,” ujarnya.
Selain itu, tantangan lain yang mencuat adalah kesiapan masyarakat terhadap konsep sekolah berasrama. Sejumlah orang tua disebut masih enggan melepas anaknya untuk tinggal di asrama.
Pemerintah pusat juga berjanji akan menyiapkan tenaga pengajar yang terseleksi untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat. Namun, hingga kini mekanisme rekrutmen guru dan pengelola sekolah masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat. (Ketut Winata/balipost)
