SINGARAJA, BALIPOST.com – Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) kini tidak lagi sekadar wacana. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan program tersebut sudah mulai diterapkan di lapangan. Warga yang benar-benar kategori tidak mampu pun sudah terdata akurat.
Kepala Dinas Sosial dan PPA Buleleng, Putu Kariaman Putra yang dikonfirmasi, Selasa (7/4), menjelaskan bahwa digitalisasi bansos menjadi terobosan penting untuk mengatasi berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bantuan, seperti ketidaktepatan sasaran dan munculnya kecemburuan sosial di masyarakat. Melalui sistem berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat nantinya dapat mengecek secara mandiri status kelayakan sebagai penerima bantuan.
“Dengan sistem ini, semuanya menjadi lebih transparan. Masyarakat bisa langsung mengetahui apakah mereka layak atau tidak menerima bantuan, tanpa harus melalui proses yang berbelit,” jelasnya.
Selain meningkatkan transparansi, sistem ini juga diharapkan mampu memutus praktik perantara yang kerap menimbulkan ketidakpuasan. Buleleng bahkan ditargetkan dapat menjadi contoh nasional dalam penerapan sistem bantuan sosial yang modern, transparan, dan berkeadilan.
Untuk mempercepat implementasi, pemerintah akan membentuk agen-agen sosial di setiap desa. Agen ini akan menjadi ujung tombak dalam membantu masyarakat mengakses aplikasi serta memahami mekanisme program. Cukup dengan memiliki perangkat gawai yang mendukung akses ke web Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta mengikuti pelatihan dari pusat, para agen sudah dapat menjalankan peran tersebut.
Setiap agen nantinya akan mendampingi sekitar 100 kepala keluarga. Dengan total sekitar 267 ribu kepala keluarga di Buleleng, keterlibatan aktif pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan program ini. Sistem yang digunakan juga telah terintegrasi dengan data aset, kependudukan, dan perbankan guna meminimalisir kesalahan sasaran.
Adapun sasaran program meliputi penerima bansos yang akan didaftarkan ulang, masyarakat miskin yang belum menerima bantuan, serta kelompok rentan seperti penderita sakit kronis, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengajak seluruh elemen, mulai dari perangkat daerah, kecamatan hingga desa, untuk bersama-sama menyukseskan program ini. “Ini bukan hanya program pemerintah, tetapi upaya bersama untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” tutupnya. (Yudha/balipost)
