DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah bertujuan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi desa.
Menurutnya, APBD harus mampu menjadi penggerak ekonomi dari bawah. Keberhasilan pembangunan, kata dia, tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Yang paling penting bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Koster dalam keterangannya, Sabtu (28/3).
Ia menambahkan, berbagai program pemerintah daerah telah dirancang untuk memperkuat sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kemandirian desa.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur strategis tetap menjadi bagian penting dari kebijakan daerah. Langkah ini dinilai perlu untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing ekonomi Bali dalam jangka panjang.
“Pembangunan yang dilakukan harus memberikan manfaat hari ini, sekaligus menjadi fondasi yang kuat untuk Bali ke depan,” tambahnya.
Pemprov Bali menilai pendekatan pembangunan harus dilakukan secara seimbang, antara pemenuhan kebutuhan jangka pendek masyarakat dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Dengan keseimbangan tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menegaskan komitmen pemerintah agar APBD benar-benar bekerja untuk rakyat, di tengah berbagai pandangan publik terkait arah pembangunan daerah. “APBD harus bekerja untuk rakyat. Itu prinsip yang kami pegang dalam setiap kebijakan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, serta penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran daerah. Sementara itu, pembangunan infrastruktur tetap dijalankan sebagai upaya menjaga konektivitas, efisiensi, dan daya saing daerah.
Dengan strategi tersebut, Pemprov Bali berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya tercermin dalam capaian indikator makro, tetapi juga benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga pembangunan berjalan lebih merata dan berkeadilan. (kmb/balipost)
