DENPASAR, BALIPOST.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau panjang pada 2026. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah memetakan kembali wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih dan kebakaran hutan serta lahan.
Kalaksa BPBD Bali, I Gede Teja, mengatakan pihaknya akan mengidentifikasi ulang desa-desa yang sebelumnya tercatat rawan kekurangan air bersih. Berdasarkan data tahun lalu, terdapat sekitar 113 desa di Bali yang mengalami krisis air bersih saat musim kemarau.
“Desa-desa tersebut akan dipetakan kembali untuk melihat apakah masih rawan atau sudah dilakukan mitigasi maupun penguatan infrastruktur jaringan air bersih,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (13/3).
Selain itu, BPBD Bali juga akan memetakan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah yang selama ini dinilai rawan seperti Kabupaten Karangasem, Buleleng, dan Bangli.
Tidak hanya memetakan wilayah rawan, BPBD juga melakukan inventarisasi kapasitas sumber daya yang dimiliki. Mulai dari mobil tangki air, tandon, mesin pompa hingga sumber air. Pendataan tersebut mencakup fasilitas milik pemerintah maupun pihak swasta yang dapat dimanfaatkan saat terjadi krisis air.
“Termasuk juga melakukan diseminasi prakiraan musim kemarau kepada seluruh pihak terkait, terutama sektor pertanian,” kata Teja.
Setelah seluruh pemetaan selesai dilakukan, BPBD Bali berencana menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi sekaligus merumuskan strategi penanganan menghadapi potensi kekeringan.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan pemerintah daerah akan disesuaikan dengan potensi ancaman yang diperkirakan terjadi. BPBD Bali juga telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memperluas infrastruktur air bersih guna mengantisipasi kemungkinan kekeringan.
Di sisi lain, potensi kebakaran hutan juga sangat bergantung pada pengelolaan hutan rakyat. Karena itu, BPBD Bali berencana mengecek kesiapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bali dalam menghadapi ancaman kebakaran tersebut.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau 2026 di Bali berlangsung lebih panjang dan lebih kering. Kondisi ini dipicu fenomena El Nino lemah yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Oktober 2026.
Prakirawan Stasiun Klimatologi Bali, Trayi Budi Samantu, menyebut fenomena tersebut berpotensi memicu kekeringan panjang hingga ekstrem di sejumlah wilayah Bali.
Wilayah yang diprediksi paling rentan mengalami kekeringan berada di Bali bagian utara, meliputi Kabupaten Buleleng dari barat hingga timur, Pulau Nusa Penida, serta wilayah selatan Kabupaten Klungkung.
Berdasarkan analisis BMKG, musim kemarau di Bali diperkirakan mulai terjadi pada Dasarian I Maret di wilayah Nusa Penida, kemudian meluas pada Dasarian II Maret ke Gianyar bagian selatan, Klungkung bagian selatan, dan Karangasem bagian selatan.
Seluruh wilayah Bali diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada Agustus 2026 dengan durasi sekitar enam bulan sejak Maret. Durasi ini lebih panjang dibandingkan musim kemarau 2025 yang berlangsung sekitar empat bulan.
BMKG juga mencatat sekitar 65 persen zona musim di Bali diprediksi mengalami kemarau lebih cepat dari biasanya, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat diimbau meningkatkan kesiapsiagaan serta melakukan pengelolaan sumber daya air secara optimal. (Ketut Winata/balipost)
