DENPASAR, BALIPOST.com – Musim kemarau 2026 di Bali diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering. Kondisi ini berpotensi memicu kekeringan ekstrem, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sehingga pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Bali memprakirakan kemarau tahun ini dipengaruhi fenomena El Nino lemah yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Oktober 2026.
Prakirawan Stasiun Klimatologi Bali, Trayi Budi Samantu, mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu kemarau panjang di sejumlah wilayah Bali.
“Pada Juli hingga Oktober terjadi fenomena El Nino lemah, maka ini sangat berpotensi kekeringan panjang atau ekstrem,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (12/3) sore.
Wilayah yang diprediksi paling rentan mengalami kekeringan berada di Bali bagian utara. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Buleleng dari barat hingga timur, Pulau Nusa Penida, serta Kabupaten Klungkung bagian selatan.
Berdasarkan analisis BMKG, musim kemarau di Bali diperkirakan mulai terjadi pada Dasarian I Maret di wilayah Nusa Penida. Kemudian pada Dasarian II Maret kemarau mulai meluas ke Gianyar bagian selatan, Klungkung bagian selatan, dan Karangasem bagian selatan.
Sementara itu, wilayah Bali bagian tengah diperkirakan menjadi daerah yang paling akhir memasuki musim kemarau. Seluruh wilayah Bali diprediksi sudah mengalami kemarau pada Agustus 2026 dengan total durasi sekitar enam bulan sejak Maret.
Durasi ini lebih panjang dibandingkan musim kemarau 2025 yang berlangsung sekitar empat bulan, yakni dari Juni–Juli hingga Agustus–September.
Kepala Stasiun Klimatologi Bali, Aminudin Ar Roniri, menambahkan sebanyak 65 persen atau 13 Zona Musim (ZOM) di Bali diprediksi mengalami musim kemarau lebih cepat dari biasanya. Sementara tiga ZOM atau sekitar 15 persen diperkirakan sama seperti tahun lalu, dan empat ZOM atau sekitar 20 persen diprediksi mengalami kemarau lebih lambat.
“Prediksi sifat musim kemarau 2026 bersifat di bawah normal yaitu 90 persen. Sifat di bawah normal ini perlu disikapi baik, terutama daerah potensi kekeringan,” imbuhnya.
BMKG mengimbau pemerintah daerah, sektor pertanian, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk melakukan langkah mitigasi. Beberapa upaya yang disarankan antara lain pengelolaan sumber daya air secara optimal, penghematan air, pengaturan distribusi air irigasi, serta antisipasi kekeringan dan kebakaran lahan. (Ketut Winata/balipost)
