DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, mendorong agar proyek strategis nasional Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi segera direalisasikan, meski saat ini menghadapi sejumlah kendala teknis dan perubahan skema.
“Tol Gilimanuk–Mengwi, kami juga Komisi III DPRD pasti mendorong. Apapun kendalanya, kita berusaha supaya benar-benar bisa berjalan,” ujarnya, Senin (2/3).
Menurutnya, proyek tersebut memiliki manfaat besar bagi Bali, khususnya untuk mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di jalur Denpasar–Gilimanuk.
Politisi Partai Gerindra ini mengakui adanya perubahan dinamika setelah Penetapan Lokasi (Penlok) proyek tersebut kedaluwarsa pada 25 Februari 2026. Informasi yang beredar menyebut adanya perubahan direksi hingga skema proyek. “Kami akan koordinasi dulu supaya tidak simpang siur. Isunya katanya hanya dari Gilimanuk sampai Tabanan saja, tapi itu belum pasti,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Penetapan Lokasi (Penlok) Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi resmi berakhir pada 25 Februari 2026. Dengan berakhirnya penlok tersebut, proyek strategis nasional itu disebut mengalami perubahan skema dari rencana awal.
Seksi I yang sebelumnya dirancang sebagai ruas terpanjang di wilayah Jembrana, yakni Gilimanuk–Pekutatan sepanjang 53,6 kilometer, dikabarkan tidak dilanjutkan meski sempat dilakukan groundbreaking pada September 2022.
Informasi yang dihimpun menyebutkan pembangunan tol tetap berlanjut, namun dimulai dari Pekutatan menuju Mengwi. Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR merencanakan pembangunan Pekutatan–Soka sepanjang 24,3 kilometer dan Soka–Mengwi sepanjang 18,9 kilometer.
Dengan skema ini, wilayah Jembrana bagian timur hingga Tabanan masih masuk dalam rencana pembangunan.
Terkait pembebasan lahan, Suyasa menyebut skema pendanaan masih akan dibahas lebih lanjut, apakah melalui APBD, investasi, atau kombinasi keduanya. “Skemanya seperti yang disampaikan Pak Gubernur, bisa dari APBD, bisa juga dari investasi. Kita tunggu koordinasi lebih lanjut,” katanya.
Selain tol, Komisi III DPRD Bali juga menyoroti perkembangan proyek Bali MRT yang mengalami pergantian direksi. Menurut Suyasa, perubahan manajemen kemungkinan akan membawa skema dan rencana baru, termasuk pola pembiayaan. “Dengan direksi baru, mungkin ada rencana baru. Tapi sepertinya 2026 ini bisa benar-benar jalan,” ujarnya optimistis.
Komisi III DPRD Bali memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar proyek-proyek strategis nasional di Bali, termasuk Tol Gilimanuk–Mengwi dan Bali MRT, tidak kembali tersendat. (Ketut Winata/balipost)
