DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan menjadi langkah strategis sekaligus penentu masa depan Indonesia.
Hal itu disampaikannya di sela-sela memimpin Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah VII di Gedung Kerta Sabha, Jalan Surapati 1 Denpasar, Kamis (26/2).
“Rapat ini menurut saya sangat penting karena menyangkut percepatan transformasi digital pemerintah. Sebelum Presiden ke Amerika minggu lalu, kami sempat lebih dari satu jam berbincang-bincang. Salah satu yang saya laporkan adalah progres government technology ini,” ujarnya.
Menurut Luhut, pengembangan Government Technology (GovTech) sebenarnya bukan hal baru. Namun kini pendekatannya telah berkembang signifikan dengan integrasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
“Dulu kita sudah menjaga dan mengembangkan teknologi, hanya saja belum berbasis AI. Hari ini kita sudah berbasis AI. Semua proses terintegrasi sangat baik,” tegasnya.
Ia menyebut, transformasi digital berbasis AI akan menjadi game changer bagi tata kelola pemerintahan. Integrasi sistem memungkinkan proses administrasi lebih cepat, transparan, dan efisien.
Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi di lingkungan pemerintahan yang akan diintegrasikan menjadi satu sistem terpadu dalam Government Technology berbasis AI.
Bali dipilih sebagai salah satu provinsi percontohan. Dengan delapan kabupaten dan satu kota, Bali dinilai representatif untuk implementasi sistem terintegrasi tersebut. Sebelumnya, Kabupaten Banyuwangi telah lebih dulu menjadi model uji coba.
Target nasional pun telah disiapkan. Luhut menyebut, peluncuran nasional ditargetkan pada Oktober tahun ini. Secara bertahap, pada April mendatang direncanakan uji coba di sekitar 200 kabupaten/kota, dengan harapan saat peluncuran nasional sudah ada sekitar 150–200 juta penduduk Indonesia yang memiliki Digital Single Identity.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kesiapan daerah menindaklanjuti arahan tersebut. “Terima kasih, Bapak Menko Marves. Digitalisasi pemerintahan terutama untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di tingkat pemerintah supaya terkelola dengan baik. Itu akan kami tindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi hari Sabtu ini. Saya kira segera tuntas di kabupaten/kota di Bali,” ujarnya usai rapat.
Percepatan transformasi digital pemerintah ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat daya saing Indonesia di era ekonomi digital global. (Ketut Winata/balipost)
