NEGARA, BALIPOST.com – Komitmen menghadirkan demokrasi yang inklusif terus diperkuat Bawaslu Kabupaten Jembrana melalui Konsolidasi Demokrasi bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DPC Jembrana. Dalam konsolidasi ini, sejumlah masukan dari himpunan wanita disabilitas disampaikan, terutama terkait kendala partisipasi politik dalam pemilihan umum.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, Kamis (12/2) di Kantor Bawaslu Jembrana mengatakan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi. Perempuan, menurutnya, tidak semata berperan sebagai pemilih, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai penggerak partisipasi politik, pengawas pemilu, sekaligus penjaga nilai keadilan dan kesetaraan. Ia juga mengulas langkah-langkah pencegahan pelanggaran pemilu serta urgensi pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan penyandang disabilitas.
Sementara itu, perwakilan HWDI DPC Jembrana menyampaikan sejumlah persoalan yang masih berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Salah satu isu utama yang disoroti adalah keterbatasan aksesibilitas di TPS yang dinilai belum sepenuhnya ramah disabilitas. Kondisi tersebut kerap membuat sebagian pemilih disabilitas enggan menggunakan hak pilihnya.
Menanggapi masukan tersebut, Bawaslu Jembrana menyatakan kesiapan untuk mencari solusi ke depan. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain melalui skema jemput bola serta penguatan koordinasi lintas instansi. Saat ini, data pemilih disabilitas telah dihimpun melalui koordinasi dengan Dinas Sosial sebagai langkah awal agar hak pilih penyandang disabilitas dapat terakomodasi secara optimal.
Melalui konsolidasi ini, diharapkan sinergi dengan HWDI DPC Jembrana dapat terus terjalin kuat, sehingga partisipasi politik perempuan disabilitas semakin meningkat dan pemilu yang inklusif, adil, serta bermartabat dapat terwujud. (surya dharma/balipost)
