DENPASAR, BALIPOST.com – Perubahan tata kelola di Bali Handara, dari lapangan golf menjadi resort diduga menyebabkan banjir di wilayah Pancasari, Kabupaten Buleleng. Gubernur Bali, Wayan Koster, diminta turun ke lokasi untuk mengecek kebenaran dari dugaan itu. Demikian disampaikan Wakil Ketua II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, Selasa (10/2).
Legislator dari Dapil Buleleng ini menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di kawasan Pancasari, Buleleng dalam satu hingga dua tahun terakhir ini berbeda dengan kondisi lima tahun lalu yang sempat terfokus di depan Pancasari Inn dan telah berhasil ditanggulangi.
“Dulu titik banjir ada di depan Pancasari Inn dan sudah ditangani dengan baik. Sekarang justru muncul banjir di wilayah Bali Handara. Ini berarti ada aktivitas atau masalah baru di wilayah tersebut,” ujar Kresna.
Kresna mendorong Pemerintah Provinsi Bali, khususnya Gubernur Bali, untuk turun langsung ke lokasi.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, berdasarkan pengetahuan dan hasil penelusuran Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, telah terjadi perubahan aktivitas di kawasan Bali Handara. Kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai lapangan golf, kini disebut mengalami penambahan pembangunan resort.
“Dulunya itu daerah resapan. Golf adalah kawasan resapan, tidak ada aliran air keluar ke pemukiman. Sekarang tiba-tiba ada got yang mengalir ke penduduk, dan itu berada di wilayah Bali Handara. Seharusnya itu tidak boleh,” tegasnya.
Ia menekankan, pengelolaan air di kawasan tersebut seharusnya dilakukan secara mandiri oleh pengelola Bali Handara, sebagaimana fungsi awal kawasan sebagai daerah resapan. Oleh karena itu, ia meminta pengawasan lebih ketat dari pemerintah.
“Kalau memang aliran air dari Bali Handara ke penduduk menjadi salah satu penyebab banjir, maka aliran itu harus ditutup. Bali Handara tetap wajib mengelola wilayah dan resapannya sendiri,” katanya.
Menurutnya, Bali Handara merupakan kawasan penyangga yang menyatu dengan hutan lindung dan menjadi daerah hulu Bali. “Ini sejalan dengan program Gubernur Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya Wana Kerthi dan Danu Kerthi. Jangan sampai program hanya menjadi konsep tanpa tindakan nyata,” tandasnya.
Ia mengapresiasi langkah Pansus TRAP DPRD Bali yang telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dan menyegel sejumlah bangunan. Kresna Budi menyarankan agar Pansus tidak hanya memanggil manajemen dalam rapat dengar pendapat, tetapi harus juga menghadirkan pemilik usaha (owner) karena adanya perubahan izin dari golf menjadi resort.
Terkait dugaan peran Bali Handara sebagai pemicu banjir di Pancasari, Kresna Budi menilai perlu adanya penegasan sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran. Ia menyoroti sejumlah perubahan aktivitas, seperti pembuatan aliran air ke pemukiman, berkurangnya fungsi penyangga air, hingga pembangunan resort yang tidak sesuai izin.
“Kalau izinnya golf, ya jangan dibangun resort. Kalau ada kesalahan, harus dihentikan dan diperbaiki. Pihak Bali Handara harus bertanggung jawab, minimal dengan tidak lagi mengalirkan air keluar kawasan dan mengembalikan fungsi resapannya,” tegasnya.
Meski Wakil Bupati Buleleng telah turun melakukan normalisasi drainase, Kresna Budi menilai langkah tersebut belum menyelesaikan akar persoalan. “Normalisasi saja tidak cukup. Ini jalan nasional Singaraja–Denpasar. Sekarang orang jadi was-was melintas. Kalau memang ada perusahaan besar di wilayah itu yang menjadi penyebab, wajar kalau diminta bertanggung jawab dan memperbaiki bentuk usahanya,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT Sarana Buwana Handara (SBH), Aliza Salviandra, menegaskan komitmen Bali Handara Golf & Resort sebagai perusahaan yang taat hukum dan berkelanjutan. Pihaknya pun membantah tudingan bahwa Bali Handara menjadi penyebab banjir di kawasan Pancasari. Ia menyebut banjir di kawasan itu telah terjadi sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum pengelolaan saat ini. (Ketut Winata/balipost)
