DENPASAR, BALIPOST.com – Tahun anggaran 2026, Polda Bali menerima anggaran sebesar Rp 1.515.947.057.000. Anggaran tersebut turun 7,3 persen dari jumlah anggaran pada 2025. Meskipun menerima pemotongan atau efisiensi anggaran yang cukup signifikan, namun Polda Bali dan jajaran tetap berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah maupun kepolisian serta senantiasa mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.
Pada Rabu (4/2), Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan untuk memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan.
Tim BPK tersebut diterima Wakapolda Bali, Brigjen Pol. Komang Sandi Arsana. Saat membacakan sambutan Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Brigjen Sandi mengatakan, kehadiran BPK RI merupakan bagian integral dari sistem pengawasan eksternal yang bersifat independen. Tujuannya untuk memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Polri, BPK merupakan mitra strategis di bidang pengawasan guna mendukung optimalisasi penggunaan anggaran Polri, bahwa realisasi anggaran Polda Bali tahun anggaran 2025 sebesar 98,88 persen dari jumlah ayang dikelola sebesar Rp 1.682.829.864.732.
“Capaian realisasi anggaran Polda Bali dan jajaran pada tahun 2025 meningkat dibandingkan capaian di tahun 2024 sebesar 98,87 persen. Capaian tersebut tentunya juga berkat dukungan dan sinergi dari unsur pengawas internal (Itwasum Polri) maupun eksternal (BPK),” ujarnya.
Wakapolda berharap agar melaksanakan pemeriksaan dan asistensi kepada para objek pemeriksa secara objektif dan independen. Pada kesempatan tersebut, jenderal bintang satu ini minta saran masukan maupun rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan di Polda Bali.
Seluruh Kasatker dan Kasatwil yang menjadi objek pemeriksaan, diminta agar memberikan dukungan penuh baik berupa data maupun dokumen secara riil dan lengkap. “Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai sarana pembelajaran dan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pengelolaan anggaran kedepannya,” tutupnya.
Untuk sasaran dan fokus pemeriksaan yakni pengelolaan aset dan BMN, PNBP, belanja barang dan belanja modal, sistem informasi keuangan dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan kas dan transaksi keuangan. Pemeriksaan dimulai dari Ditintelkam, Ditlantas, Ditpamobvit, dan BID TIK.(Kerta Negara/balipost)
