SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menggelar rapat koordinasi (Rakor) selama tiga hari di Bali Handara Golf and Resort, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada. Kegiatan yang dimulai Selasa (3/2) ini diikuti seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) eselon II dan III, serta melibatkan para istri pejabat.
Bupati Buleleng dr I Nyoman Sutjidra mengatakan, Rakor tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Buleleng dengan konsep bimbingan teknis (bimtek). Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, membangun teamwork, serta memperkuat sinergi antar-OPD dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.
“Ini baru pertama kali kami lakukan. Tujuannya untuk menyamakan persepsi, membangun tim yang solid, dan mensinergikan seluruh OPD agar tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Buleleng bisa berjalan lebih baik,” ujar Sutjidra, Senin (2/2).
Dalam Rakor tersebut, Pemkab Buleleng menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi nasional, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Materi yang diberikan tergolong padat, mulai dari pengadaan barang dan jasa, penguatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Sutjidra menambahkan, keterlibatan para istri pejabat dalam Rakor ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, dukungan keluarga, khususnya istri, sangat penting agar para pejabat publik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara bersih, transparan, dan profesional.
“Istri harus paham dengan pekerjaan suaminya. Kami ingin tidak ada masalah yang terjadi, tidak ada praktik KKN, tidak ada ‘nguluk-nguluk’, dan pemerintahan berjalan secara transparan,” tegasnya.
Terkait pembiayaan, Sutjidra menyebut kegiatan Rakor ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Buleleng. Namun, saat ditanya mengenai besaran anggaran, ia enggan merinci dan menyebut hal tersebut menjadi kewenangan Inspektorat Buleleng.
“Kegiatan ini sangat penting untuk penguatan. Kami selenggarakan di Bali Handara karena kegiatan seperti ini sering dilaksanakan di sana, dan pajaknya juga bisa kembali untuk daerah,” tandasnya. (Yudha/balipost)
