BANGLI, BALIPOST.com – Banyaknya populasi lalat selama ini, terus menjadi keluhan wisatawa dan para pengusaha hotel dan restoran di Kintamani. Menyikapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli akhirnya mulai mengambil langkah untuk menangani populasi lalat yang kian mengganggu dan meresahkan wisatawan tersebut.
Guna merumuskan strategi penanganan gangguan lalat, Pemkab melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menggelar Focus Group Discussion (FGD) menghadirkan pemilik hotel dan restoran serta anggota PHRI di kawasan Kintamani.
Beberapa narasumber dihadirkan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). “Lalat di kintamani memang sudah sangat meresahkan tamu, baik di restoran maupun DTW,” ungkap Kepala Disparbud Bangli I Wayan Dirga Yusa usai FGD, Kamis (29/1).
Diungkapkan bahwa berdasarkan data tahun 2025, Kintamani mengalami penurunan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan mencapai 300 hingga 400 ribu orang dalam setahun. Angka ini cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang justru mengalami peningkatan. Laporan hotel dan restoran juga menunjukkan penurunan pesanan kamar dan tingkat hunian yang signifikan.
“Karena itu, kami mencoba melakukan pendataan apa sih yang sebenarnya menyebabkan situasi ini. Apakah karena amenitas kita yang kurang mumpuni untuk mendukung sektor pariwisata atau memang faktor lain seperti gangguan lalat,” terangnya.
Dalam FGD tersebut, kata Dirgayusa para pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk menangani gangguan lalat. Mulai dari pemasangan tirai, rumah kaca, hingga sterilisasi lingkungan. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian jumlah lalat.
Diungkapkan dari hasil diskusi, sejumlah faktor diduga menjadi penyebab tingginya populasi lalat. Diantaranya adalah manajemen sampah yang belum tertata serta penggunaan limbah organik sebagai pupuk. “Jadi memang ada kontradiksi kepentingan antara sektor pertanian dan pariwisata. Itulah sebabnya kami lakukan kolaborasi untk penanganan permasalahan ini,” terangnya.
Melalui FGD ini pihaknya merumuskan rencana strategis dan kolaboratif antara pemerintah dengan stakeholder, pengusaha hotel, restoran dan adanya program tematik dalam menangani lalat. Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang.
Menurut Dirga Yusa untuk mengatasi persoalan lalat di Kintamani diperlukan keputusan politik lanjutan, termasuk kemungkinan produk hukum serta dukungan anggaran dari APBD. “Harapan para pelaku usaha agar dalam jangka pendek sudah ada penanganan pengendalian lalat di sekitar hotel dan restoran,” pungkasnya. (Dayu Swasrina/balipost)
