BANGLI, BALIPOST.com – Desa Adat Tegalasah Kelod di Kecamatan Tembuku, belum lama ini melaksanakan Upacara Pamikukuh miwah Pejaya-jayaan Prajuru Desa Adat Tegalasah Kelod, masa ayahan 2026-2031. Sang Nyoman Wijaya kembali dipercaya menjabat sebagai Bendesa. Dalam periode keempatnya ini, ia berkomitmen melanjutkan program sebelumnya yaitu penyelenggaran piodalan tanpa membebani Krama dengan urunan (iuran).
Program yang sudah berjalan sejak tahun 2024 ini dijalankan untuk meringankan beban 150 krama desa adat Tegalasah Kelod. Sebelum program ini ada, Krama biasanya dikenakan iuran sekitar Rp100.000 setiap piodalan. Mengingat banyaknya piodalan di Pura Kahyangan Tiga, Bale Banjar, hingga Dang Kahyangan, urunan tersebut kerap muncul hampir setiap bulan.
“Dasar utama kami adalah melihat warga dengan ekonomi terendah. Jangan sampai ada masyarakat yang malu datang ngayah ke pura hanya karena tidak punya uang untuk bayar urunan,” ujar Sang Nyoman Wijaya, yang telah ngayah sebagai Bendesa selama 17 tahun tersebut.
Untuk menutupi biaya piodalan tanpa memungut urunan, Desa Adat Tegalasah Kelod memaksimalkan dana BKK dari pemerintah Provinsi Bali. Agar dana yang tersedia mencukupi pihaknya melakukan penghematan di internal prajuru misalnya dengan tidak melakukan pengadaan pakaian atau tidak mengambil biaya operasional seperti uang bensin prajuru. “Semua anggaran tersebut dialihkan untuk membiayai piodalan agar masyarakat bebas urunan,” jelasnya.
Pria yang juga anggota DPRD Bangli ini mengatakan bahwa respons masyarakatnya sejauh ini sangat positif. Secara psikologis, warga merasa sangat terbantu dan lebih ringan dalam menjalankan kewajiban adat.
Selain mempertahankan program bebas urunan, pada masa jabatan 2026-2031 ini, Sang Nyoman Wijaya juga fokus pada program penataan fisik Pura. Beberapa pura yang perlu mendapat perbaikan dirancang diperbaiki dengan mengandalkan dukungan bantuan dari pemerintah. (Dayu Swasrina/balipost)
