SINGARAJA, BALIPOST.com – Tarif air bersih di Kabupaten Buleleng dipastikan mengalami penyesuaian mulai tahun 2026. Rata-rata kenaikan tarif yang diberlakukan Perumda Air Minum Tirta Hita (PDAM) Buleleng mencapai 7,5 persen, dengan besaran berbeda pada tiap kategori pelanggan.
Direktur Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Made Lestariana, menjelaskan kebijakan penyesuaian tarif tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Pengawas (Dewas). Penyesuaian tarif diarahkan agar dilakukan secara berkala setiap tahun, sehingga tidak menimbulkan lonjakan tarif yang terlalu tinggi.
“Penyesuaian tarif ini diamanahkan agar dilakukan setiap tahun. Dengan begitu, kenaikannya tidak drastis. Banyak perusahaan air minum yang harus menaikkan tarif hingga ratusan persen karena belasan tahun tidak pernah melakukan penyesuaian,” ujarnya jumat (19/12).
Lestariana mengungkapkan, persentase kenaikan tarif bervariasi, mulai dari 1 persen hingga 10 persen, tergantung kategori pelanggan. Namun secara umum, rata-rata kenaikan tarif air pada 2026 berada di angka 7,5 persen.
Untuk kategori rumah tangga, penyesuaian tarif ditetapkan sebesar 10 persen. Sebagai contoh, pelanggan rumah tangga kategori R2 yang saat ini dikenakan tarif Rp3.000 per meter kubik, pada 2026 akan menjadi Rp3.300. Sementara kategori rumah tangga R1 dari Rp2.550 disesuaikan menjadi Rp2.800 per meter kubik.
“Kategori rumah tangga memang kami sesuaikan 10 persen karena jumlah pelanggannya paling dominan. Sedangkan untuk kategori industri dan niaga, penyesuaiannya tidak sampai 10 persen,” jelasnya.
Saat ini, jumlah pelanggan Perumda Tirta Hita Buleleng mencapai sekitar 68 ribu sambungan. Dari jumlah tersebut, sekitar 89 persen merupakan pelanggan rumah tangga. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan skema penyesuaian tarif.
Selain penyesuaian tarif, pada tahun 2026 PDAM Buleleng juga menargetkan penambahan sekitar 3.000 pelanggan baru. Seiring dengan itu, target pendapatan asli daerah (PAD) dari perusahaan daerah tersebut diusulkan meningkat Rp500 juta.
“Target PAD kami naikkan menjadi Rp9,5 miliar pada 2026, dari target tahun 2025 sebesar Rp9 miliar. Untuk realisasi PAD tahun ini, sudah 100 persen kami serahkan ke daerah,” tandas Lestariana. (Yudha/balipost)
