TABANAN, BALIPOST.com – Bencana banjir masih mengancam sejumlah wilayah di Kabupaten Tabanan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan pun melakukan mitigasi dimana Kecamatan Kediri masuk dalam wilayah berpotensi tinggi. Ancaman tersebut diperkirakan meningkat seiring puncak musim hujan yang diprediksi berlangsung hingga Februari 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Nyoman Srinada Giri mengatakan, Kecamatan Kediri menjadi perhatian khusus karena kondisi aliran Sungai Yeh Dati yang mengalami penyempitan, sehingga berpotensi meluap saat hujan dengan intensitas tinggi.
“Kecamatan Kediri kami beri atensi khusus karena rawan banjir, terutama di sekitar aliran Sungai Yeh Dati yang sudah menyempit,” ujarnya, Kamis (18/12).
Untuk Kecamatan Kediri, selain banjir, BPBD juga mendorong percepatan penanganan teknis pada titik-titik rawan. Penyempitan aliran Sungai Yeh Dati di sekitar jalur Rumah Sakit Puri Bunda dinilai menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir saat hujan deras. “Kami berharap Dinas PUPRPKP dapat segera melakukan penanganan teknis agar aliran sungai kembali optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, BPBD Tabanan saat ini menerapkan siaga 24 jam guna mengantisipasi bencana hidrometeorologi, sekaligus mengamankan periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kesiapsiagaan tersebut meliputi personel, peralatan, hingga sistem pelaporan cepat di lapangan. “Kami siaga penuh selama 24 jam untuk merespons cepat setiap kejadian bencana,” tegasnya.
Berdasarkan data BPBD, sejak November hingga Desember 2025 telah terjadi sekitar 15 kejadian bencana di wilayah Tabanan. Sebagian besar berupa pohon tumbang di jalur pedesaan, sementara potensi bencana yang lebih serius diperkirakan terjadi apabila hujan turun dengan durasi panjang.
“Jika hujan berlangsung hingga tiga hari berturut-turut, wilayah Pupuan, Penebel, Marga, dan Baturiti berpotensi tinggi mengalami tanah longsor,” kata Srinada Giri.
Sebagai langkah mitigasi, BPBD Tabanan sebelumnya juga telah melakukan perompesan pohon di sepanjang jalur nasional dan kabupaten untuk menekan risiko pohon tumbang. Hingga kini, jalur utama Denpasar–Gilimanuk dilaporkan relatif aman dan tidak terganggu oleh kejadian serupa.
Dari sisi anggaran, BPBD mengakui dana kebencanaan mulai menipis menjelang akhir tahun. Pada 2025, Pemkab Tabanan mengalokasikan sekitar Rp5 miliar dari APBD untuk penanganan kebencanaan. Meski demikian, keterbatasan anggaran dikatakannya tidak menghambat langkah antisipasi di lapangan. “Anggaran memang mulai menipis, tetapi kesiapsiagaan dan penanganan bencana tetap kami prioritaskan,” tegasnya.
Dalam rangka pengamanan Nataru, BPBD Tabanan juga membentuk posko terpadu yang berpusat di kantor BPBD. Posko ini melibatkan unsur TNI, Polri, Dinas Sosial, pemadam kebakaran, serta Dinas PUPRPKP untuk mempercepat koordinasi penanganan bencana.
“Jika hujan deras berlangsung lama, masyarakat sebaiknya mengamankan diri ke tempat yang lebih aman untuk menghindari risiko bencana,”ucapnya.
BPBD juga turut mengimbau para camat dan perbekel agar aktif menyampaikan informasi cuaca ekstrem kepada masyarakat. Warga, khususnya yang tinggal di daerah rawan dan bantaran sungai, diminta meningkatkan kewaspadaan. (Puspawati/balipost)
