SINGARAJA, BALIPOST.com – Belanja pegawai yang terus membengkak membuat Pemkab Buleleng bersiap melakukan efisiensi besar-besaran pada tahun anggaran 2026. Salah satu langkah paling drastis yang tengah dirancang adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama satu tahun penuh.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra dikonfirmasi Senin (8/12) mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah tahun depan menghadapi tekanan berat. Pemkab harus melakukan efisiensi lebih dari Rp50 miliar, dampak dari penurunan sejumlah sumber pendapatan. Penurunan tersebut meliputi dana transfer keuangan daerah dan desa sebesar Rp25,17 miliar serta penyesuaian Bagi Hasil Pajak (BHP) dari Provinsi Bali sebesar Rp30 miliar.
“Selain penurunan pendapatan, belanja pegawai juga sangat mempengaruhi. Proporsinya sudah terlalu tinggi, mencapai 43 persen. Apalagi gaji PPPK kini menjadi beban daerah. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar tidak terjadi pemotongan DAU untuk Buleleng,” jelas Sutjidra.
Menindaklanjuti situasi tersebut, Pemkab Buleleng telah menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan menyepakati sejumlah langkah efisiensi. Salah satunya adalah pemotongan TPP yang dirancang berlaku selama satu tahun.
“Rancangannya memang pemangkasan TPP setahun. Bahkan TPP untuk gaji ke-13 dan ke-14 dipotong 50 persen,” ujarnya.
Meski begitu, Sutjidra menegaskan bahwa pemotongan tidak akan berlaku bagi seluruh pegawai. Hanya golongan tertentu yang akan terkena dampaknya, dan kebijakan tersebut saat ini masih berupa rencana awal.
“Pejabat yang baru dilantik kemarin pun ikut kena. Saya juga merasa tidak enak, tapi langkah ini harus diambil demi menyelamatkan APBD,” tambahnya.
Tidak hanya TPP, efisiensi juga menyasar berbagai pos anggaran lain. Anggaran makan-minum OPD, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, direncanakan dipotong hingga 75 persen. Pengeluaran untuk alat tulis kantor (ATK) maupun perjalanan dinas pun turut dipangkas.
Di tengah gelombang efisiensi tersebut, Sutjidra memastikan program-program prioritas tetap berjalan. Anggaran yang dipotong akan dialihkan untuk mendukung operasional OPD, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Pemotongan ini untuk memastikan dana operasional tetap tersedia. Dengan begitu, semua OPD tetap bisa bergerak,” tegasnya. (Yudha/balipost)
