MANGUPURA, BALIPOST.com – Target pendapatan pajak daerah di Kabupaten Badung yang dipasang cukup tinggi di 2025 terancam tak tercapai. Bahkan, kekurangannya menembus angka Rp3 triliun. Data yang diperoleh Rabu (4/12), menunjukkan, dari target Rp9,3 triliun, hingga akhir November 2025 realisasinya baru mencapai Rp6,4 triliun atau 69,76 persen.
Menariknya, hampir seluruh jenis pajak yang menjadi tulang punggung pendapatan Gumi Keris tidak mampu memenuhi target. Pada sektor PBJT (dulu PHR), realisasi hanya Rp5,3 triliun dari target Rp6,1 triliun atau 87,44 persen dari target jenis pajak. Pajak air tanah juga belum maksimal, baru mencapai Rp60,2 miliar dari target Rp62,3 miliar atau 96,64 persen.
Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan bahkan tergolong sangat rendah. Dari target Rp55,6 juta, realisasinya baru Rp26 juta atau 46,78 persen dari target. Pajak reklame pun belum menyentuh target, dengan realisasi Rp6,7 miliar dari target Rp6,8 miliar atau 97,50 persen.
Pajak bumi dan bangunan (PBB) juga masih jauh dari capaian optimal. Dari target Rp290,4 miliar, baru terealisasi Rp156,1 miliar atau 54,12 persen. BPHTB pun menghadapi kondisi serupa, hanya mencapai Rp636,9 miliar dari target Rp1,24 triliun atau 51,32 persen.
Dari seluruh penerimaan pajak daerah, tiga kontributor terbesar masih didominasi PBJT sebesar 81,86 persen, disusul BPHTB 9,99 persen, dan PBB 2,57 persen. Adapun jenis pajak yang menunjukkan tren positif hanya opsen PKB dan opsen BBNKB, yang justru melampaui target.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa menegaskan bahwa pencapaian PAD bergantung pada banyak faktor. “Ya, doakan saja semoga semua bisa tercapai. Tapi walaupun tidak tercapai, target itu kan asumsi. Banyak faktor yang bisa memengaruhi, baik eksternal maupun internal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi global hingga dinamika geopolitik memberi pengaruh besar terhadap ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Selain itu, peningkatan kualitas SDM menjadi pekerjaan rumah internal pemerintah.
“Eksternal mungkin kondisi ekonomi global, geopolitik yang sangat dinamis itu juga bisa berpengaruh. Internal mungkin SDM kami perlu kami tunjuk lagi, sehingga optimalisasi itu bisa. Ya kita akan lihat nantilah,” katanya.
Bupati Adi Arnawa menambahkan, penetapan target PAD yang tinggi merupakan strategi motivatif bagi perangkat daerah. “Ya namanya saya selaku bupati, tentu kan berusaha bagaimana caranya untuk memotivasi dengan bentuk memberikan target yang tinggi. Tapi itu juga ada perhitungan-perhitungan yang kita bisa jadikan satu indikator dalam penilaian yang berjalan,” tegasnya. (Parwata/balipost)
