TABANAN, BALIPOST.com – Kabupaten Tabanan masih memiliki 4.575 unit rumah tak layak huni yang tersebar di masing masing kecamatan. Data tersebut selanjutnya diserahkan Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga kepada perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dari program pemerintah pusat. Penyerahan data itu dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri PKP sekaligus penyerahan kunci di Perumahan Griya Multi Jadi, Selasa (25/11).
Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga menyebut, angka tersebut menggambarkan masih tingginya kebutuhan masyarakat Tabanan terhadap hunian layak. Dengan dukungan program strategis Kementerian PKP, pihaknya berharap percepatan pemenuhan kebutuhan hunian dapat lebih optimal.
“Kami sangat berharap di tahun-tahun mendatang, baik program FLPP maupun BSPS, dapat terus meningkat,” ujar Dirga.
Dalam kesempatan itu, Dirga juga mengapresiasi bantuan BSPS karena sebanyak 31 unit telah diterima Tabanan tahun ini. Bantuan tersebut melengkapi upaya Pemkab Tabanan selama lima tahun terakhir yang telah membantu 139 kepala keluarga memiliki rumah layak huni.
“Ke depan, selain dukungan pemerintah pusat, kami akan berupaya mengoptimalkan melalui APBD maupun CSR,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, yang hadir mewakili Menteri PKP, mengatakan, data yang diserahkan Pemkab Tabanan akan segera diverifikasi. Menurutnya, program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo mendorong percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Tahun ini anggaran APBN diperuntukkan bagi 45 ribu rumah dan tahun depan meningkat tajam hingga 400 ribu unit. Dengan data yang diberikan tadi tentu kami akan melakukan pengecekan lapangan dan memasukkan seluruh data ke sistem kementerian,” jelasnya.
Sri Haryati menambahkan, salah satu program strategi dari Kementerian PKP adalah penyediaan rumah subsidi dengan skema bunga 5 persen dan uang muka 1 persen. Yang tentunya, meski bersifat subsidi dari Kementerian PKP menegaskan kualitas bangunan sebagai prioritas utama.
“Memang dalam pembangunan rumah bersubsidi ini ada isu kenaikan harga tanah. Dan kami akan melakukan kajian biar tidak menghambat pembangunan rumah bersubsidi. Sebab harga tanah itu berbeda-berbeda di setiap provinsi,” jelasnya.
Khusus di Perumahan Gria Multijadi, ada 200 unit rumah subsidi yang dibangun dan seluruhnya sudah terjual. Rata-rata yang menempati rumah itu mencicil per bulan mulai dari Rp1.300.000 dan sudah menghuni sejak setahun.
“Pengembang didorong membangun rumah subsidi dengan kualitas terbaik. Hunian layak bukan hanya soal jumlah, tetapi juga mutu,” imbuhnya. (Puspawati/balipost)
