DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali menegaskan tiga fokus utama dalam pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan-Kuningan, Natal dan Akhir Tahun 2025.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali, Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Senin (17/11) mengungkapkan, ada tiga hal fokus utama yaitu pertama, memperkuat pasokan komoditas pangan berkontribusi besar terhadap inflasi, terutama komoditas beras, daging ayam dan telur.
Kedua, mengantisipasi tren kenaikan harga komoditas musiman dalam lima tahun terakhir, seperti canang sari, cabai merah, cabai rawit, pisang, jeruk, dan daging babi. Ketiga, melakukan monitoring ketat kecukupan stok pangan sebagai mitigasi risiko inflasi akibat dinamika cuaca dan peningkatan permintaan.
”BI bersama TPID Provinsi Bali akan terus bersinergi dan berinovasi untuk mengawal stabiltias harga dan ingin menjadi contoh bagi nasional dalam memastikan terpenuhinya bahan pangan strategis tidak hanya untuk masyarakat melainkan juga dalam mendukung sektor pariwisata yang saat ini sedang berada pada tren yang meningkat,” katanya.
Erwin mengungkapkan, sebelumnya Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk saat hadir dalam HLM TPID memberikan arahan strategis terkait pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi daerah.
Wamendagri menyampaikan, apresiasi atas sinergi dan kerja nyata Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan. Ribka menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pencapaian target nasional, termasuk visi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% (yoy).
Bali dinilai berprestasi dengan pertumbuhan ekonomi 5,88% (yoy) pada triwulan III 2025, peringkat ke-4 tertinggi nasional, serta inflasi terjaga di 2,61% (yoy). Selain itu, tingkat kemiskinan Bali turun signifikan menjadi 3,72% (Maret 2025), menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya HLM sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah-langkah pengendalian inflasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Penguatan koordinasi antar TPID provinsi dan kabupaten/kota perlu terus diperkuat, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi, mengamankan pasokan, dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. (Suardika/bisnisbali)
