DENPASAR, BALIPOST.com – Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat kinerja positif pada realisasi belanja pemerintah pusat (pempus) hingga 30 September 2025.
Total realisasi belanja mencapai Rp6,4 triliun, dengan komposisi terbesar diserap pada belanja pegawai dan sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Mufti Arkan di Denpasar menjelaskan untuk peruntukannya, belanja pegawai tetap menjadi komponen utama dengan realisasi Rp3,66 triliun atau 75,65% dari outlook. Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan seiring bertambahnya jumlah pegawai CPNS dan PPPK di lingkungan pemerintah pusat di Bali.
Sebaliknya, belanja barang tercatat Rp2,36 triliun atau 52,70% dari outlook, turun 28,77% (yoy) akibat penurunan pagu. “Tahun ini tidak ada kegiatan besar seperti pemilu dan pilkada sebagaimana tahun sebelumnya, serta diterapkannya kebijakan efisiensi belanja,” ujar Mufti.
Adapun belanja modal mengalami kontraksi tajam sebesar 75,96% (yoy) menjadi Rp367,77 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya proyek besar yang dibiayai dari rupiah murni seperti Bendungan Sidan dan pembangunan jalan shortcut, serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Untuk belanja bantuan sosial (bansos), realisasi mencapai Rp17,97 miliar atau 90,79% dari outlook, turun 22,28% (yoy). Penurunan ini terkait kebijakan Kementerian Sosial yang membatasi penyaluran bantuan alat disabilitas hanya di tingkat sentra terpadu atau eselon II.
Berdasarkan data, Mufti pun menjabarkan, sektor pendidikan menyerap anggaran sebesar Rp1,59 triliun atau 56,98% dari outlook, turun 24,62% dibanding tahun lalu yang mencapai Rp2,11 triliun. Dukungan pemerintah difokuskan pada program BOS Kemenag (11.172 siswa), PIP (577 siswa), KIP Kuliah (1.625 mahasiswa), serta bantuan operasional perguruan tinggi negeri dan prasarana pendidikan tinggi keagamaan Hindu.
Selain itu, transfer ke daerah untuk bidang pendidikan meliputi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan senilai Rp1,07 triliun dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp654,18 miliar.
Sementara itu, belanja kesehatan meningkat 1,26% (yoy) menjadi Rp934,03 miliar. Dana ini digunakan untuk mendukung layanan umum rumah sakit, pengadaan obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), serta alat kesehatan ibu dan anak yang dibiayai oleh Islamic Development Bank (IsDB).
Selain itu, Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dialokasikan untuk penguatan layanan kesehatan daerah dengan total Rp90,43 miliar, meliputi dukungan untuk puskesmas, dinas kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta program KB.
Mufti juga mengatakan, program revitalisasi sekolah menunjukkan hasil optimal dengan realisasi penuh di 153 sekolah dan anggaran terserap Rp40,69 miliar hingga awal Oktober 2025.
Dari sisi pemberdayaan ekonomi, Kredit Digital Melalui Pemerintah (KDMP) menunjukkan kemajuan, dengan 694 koperasi telah memiliki akun Simkopdes, 366 koperasi memiliki gerai, dan 783 gerai aktif beroperasi. Sebanyak 23 koperasi juga telah mengajukan kemitraan ke BUMN dengan total 94 proposal.
Selain kinerja pemerintah pusat, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali hingga 30 September 2025 juga menunjukkan hasil positif.
Total pendapatan daerah mencapai Rp22,44 triliun atau 63,83% dari target, tumbuh 14,63% (yoy). Sementara belanja daerah terealisasi Rp18,73 triliun atau 47,10%, turun tipis 0,07% (yoy). Dengan capaian tersebut, Bali mencatat surplus/defisit anggaran sebesar Rp3,71 triliun dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp5,34 triliun.
Mufti Arkan menegaskan, kinerja belanja pemerintah pusat dan daerah di Bali menunjukkan arah yang sehat dan efisien, selaras dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui transformasi digital serta penguatan sektor-sektor prioritas. (Suardika/bisnisbali)
