DENPASAR, BALIPOST.com – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan salah program unggulan Presiden Prabowo. Di Bali, KDMP telah terbentuk di seluruh desa/kelurahan di Bali, Yaitu, sebanyak 716 KDMP yang tersebar di 636 desa dan 80 kelurahan. Bahkan, Provinsi Bali termsuk 5 provinsi tercepat yang tuntas 100% membentuk dan telah memiliki akta notaris kelembagaan KDMP.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh mengatakan, Bali telah membentuk 716 KDMP, terdiri dari 636 koperasi desa dan 80 koperasi kelurahan.
Seluruhnya sudah memiliki badan hukum dan sedang mengupayakan pengoperasian/pemberdayaannya dengan berbagai gerai usaha sesuai potensi desa masing-masing.
Diungkapkan, ada 7 gerai usaha yaitu gerai sembako, gerai klinik desa, gerai obat murah, gerai perkantoran, gerai simpan pinjam, gerai pergudangan/logistik dan gerai sesuai potensi masing-masing. Namun, belum semua bisa diaktifkan karena masih disesuaikan dengan kemampuan dan potensi desa masing-masing.
“Ini namanya pemberdayaannya, belum semua unit usaha yang berjalan di seluruh Kopdes tersebut, secara umum masih pemenuhan sembako atau pangan, ada juga yang menjalankan simpan pinjam karena memang berasal dari koperasi yang sudah ada,” ujarnya, Jumat (17/10).
Dikatakan, saat ini KDMP sedang fokus untuk mendapatkan bantuan penyertaan modal, sehingga belum semua KDMP beroperasional dan belum semua gerai bisa dijalankan.
Dari 716 KDMP, sebanyak 703 merupakan koperasi baru dan 13 lainnya merupakan pengembangan dari koperasi existing yang dinilai berkinerja baik. Beberapa diantaranya telah menjadi contoh sukses, seperti KDMP Nusasari di Jembrana yang mengelola kakao berkualitas ekspor serta memproduksi kelapa dan janur.
Diungkapkan, saat ini sedang dilakukan pemberdayaan melalui peningkatan kompetensi SDM KDPM. “Kita sedang menunggu proses dari pusat ya, sudah direkrut business asistent dan PMO untuk mendampingi msaing-masing Kopdes, dan ini yang akan kita beri pelatihan dalam waktu dekat sampai akhir tahun dan juga pengurus kopdes masing-masing dengan dana dekon pusat. Sebelumnya kita dengan dana APBD Provinsi sudah memberi pelatihan kepada 90 pengurus/pengawas KDMP untuk 3 angkatan. Demikian juga beberapa kabupaten/kota,” ungkapnya.
Sebagai langkah strategis, dikatakan Pemprov Bali mendorong skema perdagangan antar koperasi untuk saling berkolaborasi. Setiap koperasi tidak hanya menjual, tetapi juga membeli produk dari koperasi lain. Pola ini diharapkan menciptakan perdagangan yang seimbang layaknya sistem ekspor-impor, menjaga keberlanjutan ekosistem bisnis, dan memperkuat solidaritas ekonomi berbasis gotong royong. Saat ini, 6 koperasi di Bali sudah mulai menerapkan pola ini. (Winata/balipost)
