DENPASAR, BALIPOST.com – Koran Bali Post pada hari ini, Selasa (14/10) menerbitkan beragam berita yang terjadi di seputar Bali dan Indonesia.
Dari 93,67 km abrasi di Bali belum tertangani hingga daerah diminta disiplin dan selektif gunakan anggaran.
Berikut 5 berita yang disajikan Koran Bali Post pada hari ini:
1. 93,67 Km Abrasi di Bali Belum Tertangani
Denpasar (Bali Post)-
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti 5,3 km pantai di Kuta hingga Seminyak Bali mengalami abrasi.
Sementara data Dinas PUPRKIM Bali menyebut 93,67 km pantai di Bali yang mengalami abrasi belum tertangani.
2. Hutan Lindung Dilarang Dipakai Berusaha, Kepala BKSDA Bali Minta Maaf
Denpasar (Bali Post) –
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Rentin, Senin (13/10) menegaskan pemanfaatan hutan lindung harus sesuai aturan.
Tidak boleh menimbulkan kerusakan pada tutupan lahan maupun ekosistem hutan, termasuk untuk berusaha.
Sementara itu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Ratna Hendratmoko minta maaf atas keberadaan bangunan kedai makanan dan minuman di dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Panelokan, Kintamani, Bangli.
3. AHY Prihatin Tata Ruang Bali Banyak Disalahgunakan
Denpasar (Bali Post) –
Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku prihatin atas kondisi Bali saat ini.
AHY menyebut tata ruang di Bali banyak yang disalahgunakan. Akibatnya, menimbulkan bencana seperti banjir beberapa waktu lalu.
4. Kondisi Pesisir Pantai di Gianyar, Dipenuhi Vila, Rakyat Hanya Jadi Penonton
Gianyar (Bali Post) –
Jika kita jalan-jalan di pesisir pantai selatan Gianyar mulai dari Ketewel hingga Pantai Purnama, Pantai Lebih hingga Kesiut, semua lahan pantai kini nyaris habis dibangun vila mewah.
Hampir semua vila milik orang Jakarta dan WNA, rakyat hanya jadi penonton.
5. TKD Dipangkas, Daerah Diminta Selektif dan Disiplin Gunakan Anggaran
Denpasar (Bali Post) –
Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi perbincangan yang akan menurunkan jumlah anggaran pendapatan dan anggaran belanja (APBD) di masing-masing daerah pada 2026.
Di sisi lain pengamat ekonomi menyebutkan pengurangan TKD ini dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) lebih disiplin untuk mengelola keuangan serta inovatif menggali potensi ekonomi daerah masing-masing. (*)
