BANGLI, BALIPOST.com – Dana transfer dari pemerintah pusat untuk kabupaten Bangli tahun 2026 mengalami penurunan drastis. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola belanja.
Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra Kamis (2/10), mengatakan, penurunan paling signifikan terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) sektor kesehatan dan pendidikan. DAU pendidikan yang pada 2025 mencapai Rp30 miliar, pada 2026 hanya dikucurkan sekitar Rp5 miliar.
Sementara itu, DAU kesehatan anjlok dari Rp33 miliar menjadi Rp4 miliar. Diakuinya, penurunan DAU tersebut menjadi tantangan berat bagi Kabupaten Bangli.
Diungkapkan, Riana penurunan DAU kesehatan berimbas langsung pada program JKN-KIS. Sebab selama ini pembiayaan untuk program tersebut sangat bergantung pada DAU kesehatan. Walaupun tidak sepenuhnya. Dengan terpangkasnya dana pusat, Pemkab kini harus mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber lain. “Kebutuhan dana untuk JKN Rp 47 miliar per tahun,” ujar mantan Kepala BKPAD kabupaten Bangli itu.
Untuk mengelola anggaran yang kian terbatas, Pemda Bangli dituntut lebih cermat. Riana menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan. Jangan sampai pemerintah daerah masih membayari iuran JKN orang yang sudah meninggal. Dalam upaya mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Riana juga meminta dunia usaha untuk berperan aktif.
Ia mengingatkan pengusaha di Bangli tentang tanggung jawab mereka menanggung kepesertaan JKN-KIS bagi seluruh karyawannya. Dengan demikian diharapkan beban pembiayaan JKN yang selama ini ditanggung APBD dapat berkurang.
Sementara itu untuk menangkal krisis anggaran Riana mengatakan Pemkab Bangli akan berupaya meningkatkan PAD. Bupati, kata Riana sudah mengumpulkan seluruh kepala OPD penghasil untuk berinovasi dalam meningkatkan PAD. Menurutnya masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan. Salah satunya pengelolaan daya tarik wisata. (Dayu Swasrina/Balipost)
