NEGARA, BALIPOST.com – Program makan bergizi di Kabupaten Jembrana terus diperluas, baik dari sisi jumlah dapur, cakupan penerima manfaat, hingga pengawasan kualitas makanan. Setelah semua siswa tercover, rencananya para guru juga akan menjadi penerima manfaat.
Dandim 1617/Jembrana, Letkol Inf M. Adriansyah, mengatakan, hingga saat ini sudah ada 17 dapur yang beroperasi, dan jumlah tersebut akan terus bertambah.
Menurutnya, program ini menargetkan total 22 dapur yang mampu melayani rata-rata 3.000 penerima manfaat per dapur. “Sekarang sudah ada 17 dapur yang berjalan. Pada 15 Oktober mendatang akan diluncurkan dua dapur tambahan di Jembrana dan Air Kuning, sehingga total menjadi 19 dapur,” jelasnya.
Selanjutnya, tiga dapur tambahan akan dibuka melalui kerja sama dengan Pemkab Jembrana melalui Perumda, dari TNI di dekat Batalyon 741/GN, serta satu dari Yayasan. Dengan begitu, total 22 dapur ditargetkan beroperasi penuh untuk melayani masyarakat.
Mulai Januari tahun depan, penerima manfaat program ini juga diperluas. Selain menyasar anak sekolah dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita), guru honorer juga akan masuk sebagai penerima manfaat.
Mengantisipasi kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah seperti Blora, Jakarta, dan Bandung, Dandim Adriansyah menegaskan pengawasan di Jembrana akan lebih ketat dengan pemberlakuan tujuh aturan baru. Beberapa poin aturan itu di antaranya adalah kewajiban setiap dapur memiliki sertifikasi kesehatan dan sertifikasi halal.
Selain itu, pengawasan akan dilakukan melalui mekanisme pengecekan acak oleh aparat TNI-Polri, khususnya Polri, dengan dasar payung hukum yang jelas. “Kami bersama Polres nantinya akan melakukan pengecekan secara acak di dapur-dapur tersebut,” kata Dandim.
Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya orang tua murid dan pihak sekolah, untuk segera melapor jika menemukan makanan yang tidak layak. “Kalau ada masalah makanan basi, kurang bersih atau tidak higienis, langsung laporkan ke kami. Mitra wajib memperbaiki, dan jika sampai ada anak sakit karena keracunan, mereka harus bertanggung jawab untuk mengobati,” tegasnya.
Untuk menjaga kualitas makanan di sekolah, akan ditunjuk guru pendamping yang bertugas memeriksa makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Guru honorer diprioritaskan untuk menjadi pendamping ini. Selain melakukan pengecekan, guru juga akan ditugaskan mencoba (tester) makanan secara acak untuk memastikan kelayakan konsumsi. Rencananya, guru honorer yang menjalankan peran tersebut akan menerima insentif Rp 100 ribu namun mulai tahun depan, setara dengan insentif relawan dalam program ini. (Surya Dharma/balipost)
