DENPASAR, BALIPOST.com – Program Makam Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.
Program yang telah dimulai pada 6 Januari 2025 yang dilakukan secara bertahap di masing-masing daerah, belum sepenuhnya berjalan mulus. Kasus terbaru, yakni adanya siswa yang keracunan setelah menyantap MGB di Jawa Barat.
Peristiwa ini pun sontak menjadi perhatian banyak kalangan. Beragam usulan muncul untuk melakukan evaluasi terhadap program MBG ini. Bahkan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana akan menyetop sementara program MBG ini sambil melakukan evaluasi.
Menyikapi hal ini, pihak Istana pun angkat bicara. Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari menyampaikan data mengenai insiden siswa keracunan akibat program MBG ini. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, masing-masing institusi melaporkan bahwa ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan.
“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9).
Melihat kasus keracunan siswa setelah makan MBG ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani pun mulai bersuara. Puan mengingatkan pemerintah untuk memastikan agar pelaksanaan program MBG idak merugikan anak-anak usai munculnya kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” ujar Puan.
Puan mengakui bahwa pelaksanaan MBG secara masif tidak mudah untuk dilakukan sehingga evaluasi program harus rutin dilakukan oleh pemerintah. Melihat kasus keracunan massal terjadi berulang di sejumlah daerah, Puan mendesak agar program tersebut dievaluasi secara total.
“Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” kata politikus PDI-P tersebut.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) dalam siaran persnya menegaskan keseriusannya dalam menjaga kualitas dan keamanan Program MBG. Menyusul adanya laporan insiden keamanan pangan yang terjadi di beberapa daerah, BGN akan segera membentuk Tim Investigasi Khusus untuk menelusuri penyebab dan mencari solusi jangka panjang.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dalam bidang komunikasi publik, Nanik S. Deyang, di hadapan media dalam jumpa pers BGN di Kantor BGN pada Senin (22/9).
Pembentukan tim investigasi ini akan dipimpin langsung oleh Nanik, yang nantinya akan menjadi second opinion ketika terjadi insiden keamanan pangan sambil menunggu hasil dari BPOM. Dengan demikian, BGN dapat lebih cepat mengidentifikasi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan.
“Jadi kami membentuk Tim Investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengidentifikasi kira-kira apa penyebab anak-anak ini sakit,” ucap Nanik.
Lebih lanjut, Nanik juga menjelaskan, tim investigasi ini terdiri dari ahli kimia, ahli farmasi, dan tenaga yang memiliki keahlian di bidang kesehatan, yang akan bekerja mulai dari meneliti proses memasak hingga memastikan kualitas bahan baku.
Selain itu, Nanik juga menginstruksikan kepada SPPG untuk menyimpan sampel makanan dalam freezer selama dua hari. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika terjadi keracunan, sehingga sampel dapat diuji di laboratorium. “Selain dibagikan kepada anak-anak, setiap hari ada sampel yang disimpan selama dua hari di freezer. Jika terjadi insiden, sampel tersebut akan kami cek di laboratorium,” ujar Nanik.
Rencananya, dalam minggu ini tim investigasi akan dibentuk dan segera turun ke lapangan. Hal ini menunjukkan keseriusan BGN, bukan hanya sekadar melakukan evaluasi, tetapi juga mengambil langkah nyata agar masyarakat mendapat jawaban yang jelas.
Dengan adanya tim investigasi ini, Nanik berharap dapat mempercepat proses penemuan penyebab insiden, sehingga BGN bisa mengambil tindakan cepat baik perbaikan terhadap SPPG maupun pengobatan bagi korban insiden keamanan pangan, jika diperlukan pengobatan secara lanjut.(Asmara Putera/balipost)
