Sekda Tabanan, I Gede Susila (BP/istimewa)

TABANAN, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menargetkan kenaikan pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Kenaikan dirancang sebesar Rp44,574 miliar dan dibahas dalam rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan, Rabu (17/9).

Dengan penambahan ini, pendapatan daerah Tabanan yang semula Rp2,236 triliun pada APBD induk 2025 diperkirakan naik menjadi Rp 2,281 triliun lebih. Artinya, ada peningkatan 1,95 persen dari target sebelumnya.

Baca juga:  Truk Pengangkut Semen Terjun ke Jurang, Dua Orang Luka-Luka

Ketua TAPD yang juga Sekda Tabanan, I Gede Susila, mengatakan target tambahan pendapatan tersebut sudah hampir final. Tinggal menunggu pengesahan pada rapat paripurna DPRD. “Target kenaikan pendapatan daerah sudah kami sampaikan dalam rapat kerja bersama Banggar DPRD Tabanan. Tinggal menunggu pengesahan,” ujar Susila usai rapat.

Menurutnya, tambahan Rp44,574 miliar ini bersumber dari optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi penopang terbesar dengan potensi Rp170 miliar. Selain itu, Tabanan juga mendapat tambahan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan Pemprov Bali yang nilainya sekitar Rp80 miliar, ditambah sumber pajak dan retribusi lainnya. “Pendapatan kita dominan dari pajak dan retribusi, itu yang akan terus kami genjot,” jelasnya.

Baca juga:  Seratus Orang Lansia di Buleleng Dijatah Aslut

Susila menambahkan, DPRD Tabanan juga memberi masukan agar organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil lebih berinovasi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). “Mudah-mudahan tambahan PAD ini bisa terealisasi semuanya sehingga ruang fiskal daerah makin kuat,” pungkasnya.

Di sisi lain, terkait dengan penggunaan anggaran Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa menekankan agar arah kebijakan anggaran perubahan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat kecil. Selain juga diadopsi melalui pokok-pokok pemikiran yang dibahas bersama.

Baca juga:  Optimalkan Pendapatan Pariwisata, DPRD Usul Konsep "One Gate"

“Pembangunan fisik yang sifatnya belum mendesak kalau bisa ditunda dulu, karena kondisi anggaran minim dan kita juga harus menuntaskan masalah fundamental, terutama pascabencana,” pungkasnya. (Dewi Puspitawati/balipost)

 

BAGIKAN