DENPASAR, BALIPOST.com – Bali memiliki ambisi dan rencana proyek yang cukup banyak dan beragam dalam upaya mewujudkan net zero emission (NZE) melalui pembangunan berbasis iklim maupun rendah karbon di Bali.
Namun masih mengalami tantangan besar yaitu belum adanya skema pembiayaan dengan sumber dana yang pasti.
Kepala Dinas Perhubungan Bali IGW Samsi Gunarta dalam Pekan Investasi Iklim Bali 2025, Kamis (28/8), mengatakan kondisi itu diperburuk dengan kapasitas fiskal daerah dan kapasitas lembaga terbatas.
Selain itu, Kepala Kantor Manajemen Proyek (Project Management Office –PMO) Transformasi Kerthi Bali ini menilai aturan dari masing-masing lembaga juga belum nyambung.
Oleh karena itu, pendampingan dan peningkatan kapasitas menjadi krusial agar proyek- proyek strategis ini dapat terealisasi. Selain itu perlu menjalin mitra dengan lembaga keuangan baik nasional maupun internasional.
Reaktivasi BCFP
Bappenas juga melakukan reaktivasi fungsi tim penting untuk mendampingi program dan proyek strategis daerah dalam mencapai 6 agenda transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Tim ini akan mengawal mekanisme Bali Climate Finance Platform (BCFP).
BCFP berfungsi sebagai wadah perumusan strategi penyiapan dan pembiayaan proyek berbasis iklim di Bali. BCFP dirancang sebagai ruang kolaborasi yang menghubungkan pemilik proyek, institusi keuangan, hingga investor.
Melalui platform ini, proyek-proyek ini akan diidentifikasi, dikategorikan dan dipadankan dengan sumber pembiayaan yang sesuai. Platform ini dapat menghubungkan dengan sumber pendanaan mulai dari dana konsesional, pembiayaan komersial hingga pembiayaan kreatif untuk masuk dalam skema pembiayaan blended finance.
Seluruh sumber akan disalurkan melalu sumber pinjaman, ekuitas, hibah maupun kredit untuk mendukung proyek berbasis iklim di Bali. Mekanisme ini memastikan bahwa pembiayaan dapat diarahkan secara tepat dan baik untuk agenda mitigasi, seperti transportasi rendah karbon dan energi baru terbarukan (EBT) maupun pertanian.
Inisiatif Skema Pembiayaan Iklim
Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan, forum ini penting mendiskusikan inisiatif skema pembiayaan iklim yang inovatif. Bali menetapkan target pencapaian Bali Emisi Bersih 2045 atau 15 tahun lebih awal dari target nasional.
Namun dalam mencapai target tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk tingkat nasional di Indonesia dalam rangka menuju emisi bersih 2060, rata-rata diperlukan biaya Rp200 sampai Rp300 triliun per tahun.
“Tentu saja perlu upaya yang lebih cepat dari nasional. Kami sudah menyusun peta jalan menuju 2045. Berbagai kebijakan dasar telah ditetapkan Gubernur untuk mendukung progres pencapaian menuju 2045,” ujarnya.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan RI Rachmat Kaimuddin mengatakan jika Bali ingin 2045 mencapai nol emisi berarti harus mengurangi segala hal yang membakar fosil.
Ia menilai jika pada 2045 tidak ada lagi kendaraan menggunakan bahan bakar fosil, lima sampai sepuluh tahun lagi tidak ada yang menjual mobil dan motor baru menggunakan bahan bakar fosil di Bali. (Citta Maya/balipost)
