Wakil Presiden Filipina Sara Duterte. (BP/wikipedia)

ISTANBUL, BALIPOST.com – Mosi pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte digugurkan Senat Filipina. Rabu (7/8), para senat sepakat untuk mengarsipkan, sehingga menandai gugurnya upaya pemakzulan terhadap Duterte.

Menurut laporan media Rappler, dilansir dari Kantor Berita Antara, Kamis (7/8), 19 dari 24 Senator menyatakan setuju untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung Filipina bulan lalu yang menyatakan bahwa mosi pemakzulan terhadap Duterte inkonstitusional, sehingga sidang pemakzulannya harus dihentikan.

Baca juga:  Gubernur Koster Tunjukkan Kawasan Reklamasi Pelabuhan Benoa, Begini Reaksi JK

Senator Rodante Marcoleta menyebut mosi pemakzulan “pupus saat tiba,” menurut laporan Daily Tribune.

Sementara, pemimpin fraksi minoritas di Senat Tito Sotto yang memilih tidak setuju dalam pemungutan suara pada Rabu menyebut keputusan tersebut telah “mati”.

Menurut Mahkamah Agung, mosi pemakzulan baru hanya dapat diajukan pada 6 Februari 2026, karena Konstitusi Filipina membatasi usulan pemakzulan pejabat publik hanya dapat diajukan sekali dalam setahun.

Baca juga:  Dua Potensi Gempa Harus Diwaspadai di Garut

Sebelumnya, Wapres Sara Duterte menghadapi empat gugatan pemakzulan yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina.

Tiga gugatan pertama yang diajukan individu dan kelompok masyarakat pada Desember 2024 dinyatakan gugur atau batal saat DPR menyetujui gugatan keempat pada Februari tahun ini.

Namun, Mahkamah Agung Filipina memutuskan bahwa gugatan keempat tersebut inkonstitusional, karena gugatan tersebut diajukan dalam kurun waktu setahun dari tiga gugatan pertama yang telah digugurkan sehingga melanggar batasan yang ditetapkan konstitusi.

Baca juga:  7 September Diusulkan Hari Perlindungan Pembela HAM

Wapres Sara Duterte, anak dari mantan presiden Rodrigo Duterte, dimakzulkan DPR pada 5 Februari lalu setelah dua per tiga anggota DPR menandatangani mosi dukungan supaya Duterte dilucutkan dari jabatannya.

Salah satu tuduhan yang dihadapi Duterte adalah dugaan penyalahgunaan anggaran Departemen Pendidikan saat sempat merangkap jabatan sebagai Menteri Pendidikan. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN