AMLAPURA, BALIPOST.com – Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan bagi masyarakat.
Usai bertemu DJKN Wilayah IV dan BPK RI Provinsi Bali pada Kamis (30/7) membahas strategi ketahanan pangan melalui penguatan irigasi dan akses air bersih, Bupati melanjutkan koordinasi lanjutan di Denpasar, Jumat (31/7).
Didampingi Kepala Dinas PUPRKim Karangasem Wedasmara serta OPD terkait, Bupati menggelar audiensi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida yang dipimpin Gunawan Suntoro, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali yang dipimpin Sunarjito.
Dalam pertemuan ini, Bupati Gus Par menyampaikan sejumlah isu prioritas yakni ketersediaan air bersih, penguatan irigasi, penataan kawasan wisata, serta pengelolaan sampah dan limbah.
Dia menjelaskan, dari target 33 ribu sambungan rumah (SR) dalam empat tahun, Karangasem baru memiliki dua reservoar. Diperlukan empat reservoar tambahan serta pembangunan jaringan pipa dari Telaga Waja menuju desa-desa seperti Muncan, Duda Sebudi, dan Baturinggit.
“Warga antusias untuk berlangganan air bersih, namun sebagian besar hanya mampu membayar biaya air bulanan, bukan pemasangan awal. Kami memohon dukungan pusat untuk membantu biaya pemasangan SR ini,” ujarnya.
Gus Par mengatakan, kalau kondisi darurat di Tukad Bah Api, Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, di mana erosi sungai mengancam bangunan sekolah. Ia meminta penanganan segera agar kegiatan belajar tidak terganggu.
“Selain itu, kita juga mengusulkan wilayah Kubu sebagai lokasi prioritas program Sabo Dam untuk mengendalikan sedimen banjir lahar Gunung Agung, mengingat jalur lahar di wilayah ini sering membawa material besar hingga ke jalan dan permukiman,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Gus Par juga menyampaikan harapannya dalam penataan Candidasa, agar mendapat dukungan penuh pemerintah pusat, terutama untuk perbaikan akses jalan dan fasilitas umum, demi kenyamanan wisatawan dan peningkatan ekonomi lokal.
Setelah penutupan TPA Butus, Karangasem memerlukan TPA baru di Datah. Pembangunan TPA residu ini membutuhkan dukungan anggaran besar dan pendampingan sosial agar pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan efektif.
“Angka buang air besar sembarangan (BABS) di beberapa wilayah masih tinggi akibat kondisi topografi,” imbuhnya.
Ia berharap, agar Karangasem diprioritaskan dalam penanganan sanitasi terpadu. “Kami segera menyiapkan proposal lengkap terkait pembangunan reservoar, jaringan pipa, TPA baru dan penataan kawasan wisata. Dan kami tidak menunggu perubahan datang. Kami menjemputnya, demi rakyat Karangasem,” tegasnya.
Sementara itu, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali Sunarjito, menyatakan siap mendorong percepatan proposal Karangasem ke pemerintah pusat. Dia menegaskan pentingnya penyerahan aset infrastruktur secara resmi dari pusat ke daerah agar keberlanjutan pengelolaan terjamin. (Adv/balipost)
