DENPASAR, BALIPOST.com – Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bali tahun 2024 kemungkinan akan mengalami penurunan.
Penyebabnya, pada 2024 terjadi peristiwa intimidasi terhadap kebebasan berpendapat. Peristiwa yang mencoreng demokrasi terjadi saat event People’s Water Forum yang dikepung oleh sekelompok massa. Ada pula peran dari aparat keamanan pada kejadian tersebut.
Hal tersebut terungkap saat Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali, di Kantor Kesbangpol Provinsi Bali, Rabu (4/7).
Fasilitator FGD yang merupakan Ahli Madya di BPS Bali, AAG Dirga Kardita melakukan konfirmasi data terkait salah satu indikator IDI yakni soal kebebasan. Berdasarkan informasi dari Komnas HAM, terdapat peristiwa menghalangi kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh ormas dan satpol PP saat penyelenggaraan World Water Forum pada Mei 2024 lalu.
Wakil Dekan FISIP Unud, Dr. Anom Wiranata yang hadir sebagai peserta diskusi membenarkan terjadinya peristiwa tersebut berdasarkan berita di media massa. “Peristiwa terjadi di Hotel Oranje Denpasar, pada kegiatan People’s Water Forum,” katanya.
Peristiwa ini sangat disayangkan dan dinilai menjadi cacat dalam demokrasi di Bali. Padahal IDI Bali di tahun 2023 sudah mencatatkan data baik yakni 85,13 sehingga menempati urutan pertama se-Indonesia.
Selain peran Satpol PP dalam peristiwa penghalangan kebebasan berpendapat, juga terungkap keterlibatan ormas PGN yang melakukan pengepungan terhadap peserta People’ Water Forum. Event People’s Water Forum merupakan event tandingan dari event World Water Forum yang digelar di Nusa Dua.
Dalam penentuan IDI, ada 3 aspek yang dinilai yakni kebebasan , kesetaraan dan lembaga demokrasi. Selain aspek kebebasan, sejumlah indikator sesungguhnya menunjukkan indeks yang baik. Misalnya dalam indikator kebebasan berkeyakinan, Bali di tahun 2024 tidak terdapat peristiwa menonjol.
Hal lain yang menjadi sorotan yakni indikator lembaga demokrasi terutama Partai Politik dan DPRD Bali. Dosen FISIP Unwar, Drs. Wayan Sudana, MSi menilai peran parpol dalam pendidikan politik masih perlu diperkuat dan disosialisasikan kepada masyarakat. “Selama ini pendidikan politik kepada kader parpol masih bersifat internal dan kurang terpublikasi kepada masyarakat melalui media,” katanya.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menyoroti lembaga DPRD Bali yang masih belum memperlihatkan kinerjanya kepada masyarakat. Diharapkan kegiatan DPRD Bali dapat diinformasikan kepada masyarakat secara lebih luas.
FGD IDI Provinsi Bali melibatkan sejumlah stakeholder. Mulai dari unsur pemerintah, penyelenggara pemilu, LSM, Ormas hingga media massa.
Dari FGD ini nantinya akan menghasilkan IDI Provinsi Bali tahun 2024.
Kepala Kesbangpol Bali, I Gede Suralaga saat pembukaan menyampaikan harapan Bali dapat menjaga IDI tetap baik dan mempertahankan posisi terbaik se-Indonesia seperti IDI tahun 2023 lalu. (Nyoman Winata/balipost)
