DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan pendirian satu Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem sebagai tindak lanjut dari program nasional Presiden Prabowo untuk pemerataan akses pendidikan. Lokasinya masih dalam proses peninjauan.
“Sedang diusulkan satu sekolah rakyat. Itu mudah-mudahan nanti bisa. Kalau ditinjau oleh pusat, itu bisa nanti dijadikan sekolah rakyat. Kita sedang merancang di Karangasem,” ujar Kepala Disdikpora Bali, IKN Boy Jayawibawa, Rabu (7/5).
Boy mengatakan, sebelum dibangun Sekolah Rakyat akan melalui sejumlah tahap pemeriksaan untuk menjamin kelayakannya. Lokasi percis Sekolah Rakyat di Karangasem, dikatakannya masih belum ditentukan. Hal ini karena Pemprov Bali masih mencari lahan seluas 5 sampai 10 hektare untuk membangun Sekolah Rakyat.
“Urgensi hadirnya Sekolah Rakyat yaitu program dari Bapak Presiden kita, terutama untuk anak-anak yang kurang mampu, pembiayaannya sehingga nanti itu sekolah digratiskan. Anggarannya kurang tahu saya, masih dari pusat, nanti akan dikucurkan,” ungkapnya.
Disdikpora Bali mengatakan, proses membangun sekolah ini bertahap termasuk akan ada tahap pemeriksaan dan memastikan siswa yang tepat sasaran untuk diberikan pendidikan.
Boy menegaskan, berdasarkan arahan Presiden Prabowo sekolah ini akan diutamakan bagi anak-anak kurang mampu, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya sekolah.
Konsep yang dijalani nantinya juga akan mirip seperti SMA Bali Mandara. Yaitu, sekolah dengan konsep asrama milik pemerintah daerah yang dikhususkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Ia sendiri menargetkan Sekolah Rakyat ini dapat beroperasi mulai 2026. Pihaknya pun berharap banyak siswa miskin yang dapat ditampung di sekolah tersebut nantinya.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mempersiapkan guru dan kurikulum untuk Sekolah Rakyat. “Gurunya itu yang merekrut Kementerian Dikdasmen termasuk kurikulumnya, jadi kerja samanya begitu,” kata Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, saat ditemui di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Kamis (8/5).
Namun, Abdul Mu’ti tidak dapat menyampaikan secara rinci terkait program tersebut. Pasalnya, Sekolah Rakyat itu merupakan program dari Kementerian Sosial (Kemensos). Meski demikian, ia memastikan tenaga pendidik dan sistem pendidikan Sekolah Rakyat berada di bawah kendali Kemendikdasmen. (Winata/Balipost)
