Agung Lidartawan. (BP/dar)

DENPASAR, BALIPOST.com – Kasus meluasnya Virus COVID 19 menjadi perhatian penyelenggara pilkada serentak. Terlebih adanya himbauan untuk mengurangi kegiatan yang melibatkan masa.

KPU Bali dalam hal penyelenggaraan pilkada serentak di enam kabupaten dan kota, masih menunggu intruksi pusat. Tahapannya apakah akan dilanjutkan atau tidak, masih menunggu KPU pusat. Demikian Ketua KPU Bali Dewa Gede Agung Lidartawan, Senin(16/3).

Menurut Lidartawan, sampai saat ini masih biasa saja. Sebagai lembaga daerah belum ada intruksi dari pusat untuk menghentikan tahapan pilkada serentak. Berbeda dengan Pilkada jaman dulu yang memberikan kewenangan sendiri KPU daerah.

Untuk menghentikan pilkada, adalah apabila tidak ada calon, dan semua calonnya mundur dan ada bencana sebelum tahapan. Saat ini, tahapan pilkada sudah mulai sehingga tidak bisa dihentikan begitu saja. Kecuali, nanti KPU pusat menentukan lain sehingga KPU Provinsi dan Kabupaten hanya mengikuti.

Baca juga:  Status Siaga Darurat Naik Jadi Tanggap Darurat, Ini Kata Satgas Provinsi

Terlebih lagi tahapan pilkada sudah ada anggaran yang keluar dan jumlahnya besar. Kalau itu ditunda, tentu akan berubah semuanya.

Baginya saat ini adalah bagaimana menjaga penyelengara agar tidak terkontaminasi. Dalam waktu dekat, di bulan April ada coklit. Kami sudah sarankan KPU kabupaten dan kota dalam rangka pemutahiran data pemilih, petugas agar disertai dengan perlindungan diri, baik menggunakan masker dan handy sanitasi.

Jangan sampai nantinya petugas KPU menjadi host penyebaran virus COVID-19 atau Corona. “Ke depan, KPU akan bekerja sama dengan stiker, kalau bisa dalam pelantikan PPS ada pemeriksaan khusus, dan bagaimana cara menghindari terkontaminasi dari virus COVID19,” katanya.

Untuk meluasnya virus ini KPU tidak pernah membayangkan. Selama ini KPU memang mengadakan rapat- rapat terbatas, tidak juga banyak ke luar daerah, namun saatnya sudah terbiasa hidup sehat. (Agung Dharmada/balipost)