Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Wakil Direktur Utama BNI Anggoro Eko Cahyo (kanan) melakukan uji coba QRIS Customer Presented Mode (CPM), Sabtu (29/2). (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Sistem pembayaran nasional yang terpercaya dan inklusif merupakan salah satu tulang punggung utama upaya ke arah akses pencapaian Economic Inclusion. Terutama bagi 9,3 juta penduduk unbanked serta 62,9 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Menurut Ketua ASPI sekaligus Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Anggoro Eko Cahyo, Sabtu (29/2), sasaran tersebut telah tercatat dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025). Untuk itu, secara proaktif, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah melakukan kajian dan studi sejak tahun 2018 dengan dukungan penuh industri.

Anggoro menyampaikan itu dalam Executive Gathering ASPI 2020 yang bertemakan “Membangun Sistem Pembayaran Digital Nasional Yang Terpercaya dan Inklusif.” Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Filianingsih Hendarta, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Pungki P Wibowo, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Surveilains Sistem Keuangan Y Budiatmaka, dan Direksi/pimpinan dari anggota ASPI.

“Ringkasan hasil studi ASPI yang telah dikonsultasikan dengan pihak DKSP Bank Indonesia dipaparkan dalam Executive Gathering ini agar kolaborasi dan prioritas sumber daya industri dapat disiapkan dan diselaraskan bagi pencapaian Visi SPI 2025,” ujar Anggoro.

ASPI telah mampu secara proaktif menyelesaikan pendalaman dan implementasi ketentuan mikro atau teknis operasional terkait Kebijakan Sistem Pembayaran. Termasuk di dalamnya adalah penyusunan standar QRIS yang relatif lebih baik dari standar regional sejenis dan implementasi standar QRIS MPM (Merchant Presented Mode).

Asosiasi juga telah selesai menyusun Ketentuan ASPI (KASPI), serta memberikan dukungan rutin pelaksanaan kebijakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) BI. “Kontribusi industri tersebut telah meningkatkan akses pembayaran digital yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat melalui kolaborasi bank dan non-bank, serta fintech. Pada kesempatan ini, untuk pertama kali, kami peragakan ujicoba QRIS Costumer Presented Mode atau CPM dan peninjauan booth QRIS atau QRIS Walkthrough,” tuturnya.

Baca juga:  BNI Pastikan Layanan Berjalan Normal

Sementara Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo yang menjadi keynote speech dan sekaligus membuka Executive Gathering ASPI ke-6 mengatakan ada lima visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. “Digitalisasi sistem pembayaran melalui BSPI 2025 diarahkan untuk integrasi ekonomi dan keuanagn digital secara end-to-end yang searah dengan upaya menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan,” imbuh Perry.

Anggoro juga menegaskan bahwa 149 anggota ASPI telah siap menjadi ujung tombak transformasi pembayaran digital nasional. Studi arah strategis ASPI dan konsultasi dengan regulator merupakan bagian dari tanggung jawab penting ASPI sebagai salah satu upaya untuk memeratakan tingkat kesiapan dan sumber daya seluruh pelaku industri.

Keberhasilan gotong royong anggota ASPI telah terbukti dalam mendukung penyelesaian program nasional Sistem Pembayaran Nasional selama ini. Pencapaian yang telah tercatat adalah seperti penyusunan standar QRIS (MPM/CPM) yang relatif lebih unggul dibanding standar regional sejenis.

Selain itu, dibuatnya Ketentuan ASPI terkait Transaksi Kliring/RTGS, hingga Program Elektronifikasi Pembayaran Transaksi Jalan Tol. ASPI juga telah melakukan Perluasan Akses Interkonektivitas dan Interoperabilitas melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). (Adv/balipost)