Bupati Bayuwangi, Abdullah Azwar Anas (kanan) saat pelaksanaan sosialisasi program inklusif LPDB-KUMKM. (BP/istimewa)

BANYUWANGI, BALIPOST.com – Sejak 2008 hingga sekarang, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM sudah menyalurkan dana bergulir di Jawa Timur sebesar Rp 1,4 triliun. Meski terbilang besar, namun jumlah itu masih berada di bawah Jawa Tengah.

Jateng mencatat penyaluran dana bergulir untuk koperasi dan UMKM di wilayahnya sebesar Rp 2,1 triliun. “Biasanya, Jatim berada di urutan pertama dalam penyaluran dana bergulir. Sekarang sudah tersusul oleh Jateng. Ke depan, saya berharap Jatim bisa kembali memimpin penyaluran dana bergulir dengan lebih intens lagi mengembangkan kinerja koperasi dan UMKM di wilayahnya melalui dana bergulir,” kata Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo pada acara Sosialisasi Program Inklusif LPDB-KUMKM di Kabupaten Banyuwangi, Minggu (27/1).

Oleh karena itu, lanjut Braman, pihaknya menggelar acara sosialisasi di Banyuwangi yang merupakan gelaran pertama di Jatim dengan diikuti oleh dinas koperasi dan UMKM perwakilan dari Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Situbondo, Braman yakin bahwa penyerapan dana bergulir di Jatim akan kembali meningkat. “Kita tetap kerja sama dengan dinas koperasi, karena mereka sebagai unsur pembina di daerah. Mereka yang tahu persis mana koperasi yang berkualitas dan saya kira tidak ada koperasi yang menolak,” imbuh Braman.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Ibu-ibu pendamping Menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja diantaranya Istri Menteri Koperasi dan UKM, Istri Menteri Perhubungan, dan Istri Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Selain itu hadir pula, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Iman Pribadi dan 100 pelaku usaha koperasi dan UMKM dari Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Situbondo.

Khusus untuk Banyuwangi, Braman melihat potensi besar dari koperasi dan UMKM yang ada disana untuk mendapat sentuhan dana bergulir dari LPDB. “Potensi Banyuwangi itu sangat luar biasa. Terlebih lagi, mereka kini tengah berlari kencang mengejar ketertinggalan dari wilayah lain dalam memajukan sektor usaha produktif di Banyuwangi, baik koperasi maupun UMKM”, ujar Braman.

Braman berharap para pelaku usaha koperasi dan UMKM yang hadir dalam acara sosialisasi ini bisa memanfaatkan dana bergulir untuk lebih mengembangkan kinerja usahanya. “Saya juga meminta para unsur dinas koperasi di daerah agar mampu memacu koperasi dan UMKM di wilayahnya mengakses dana bergulir untuk pengembangan usahanya”, tandas Braman.

Braman pun menegaskan bahwa dana bergulir kini sudah menjadi kebutuhan dari pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia dalam mengembangkan usahanya. Braman pun meyakini bahwa hanya LPDB yang mampu memberikan banyak kemudahan dalam mengakses pembiayaan dengan bunga sangat murah.

Untuk program Nawacita seperti sektor pertanian dan perkebunan, dikenakan bunga hanya 4,5% pertahun menurun. Untuk sektor riil seperti manufaktur dan kerajinan dikenakan bunga 5% pertahun. Sementara untuk simpan pinjam, kita tetapkan bunga 7% pertahun. Untuk pola syariah, dengan skema bagi hasil 30:70. “Ini menjadi unggulan dari LPDB dibanding lembaga keuangan lainnya di Indonesia. Saya yakin, tidak ada lembaga keuangan yang bisa menerapkan suku bunga kredit lebih murah dari LPDB,” jelas Braman.

Baca juga:  Perceraian Banyuwangi Duduki Peringkat Tiga di Jatim

Selain mengandalkan peran dari dinas koperasi di daerah, LPDB pun menggandeng Jamkrindo dan Jamkrida dalam menyalurkan dana bergulir di daerah. “Kita melakukan strategi jemput bola ke daerah melalui dinas koperasi dan perusahaan penjaminan. Bila calon debitur tidak memiliki agunan yang cukup, maka mereka bisa memanfaatkan lembaga penjaminan seperti Jamkrindo atau Jamkrida,” kata Braman.

Braman pun mendorong koperasi dan UMKM yang memiliki kelayakan usaha namun tidak cukup agunan, agar memanfaatkan kehadiran Jamkrindo atau Jamkrida. “Perusahaan penjaminan yang akan menjamin agunan kredit hingga maksimal 70%. Artinya, koperasi dan UMKM cukup menyediakan agunan kredit sebesar 30% saja,” tandas Braman lagi.

Tahun ini, kata Braman, LPDB menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,5 triliun yang terdiri dari Rp 975 miliar untuk pembiayaan konvensional dan Rp 525 miliar untuk pola syariah. “Penyaluran dana bergulir ini lebih memprioritaskan sektor produktif. Khusus untuk usaha-usaha di sektor produktif itu akan lebih banyak lagi. Saya kira kita harus mengurangi sektor perdagangan. Terutama sektor produktif, pertanian, perikanan, dan perkebunan harus ditingkatkan karena sektor produktif memiliki nilai tambah yang cukup besar,” kata Braman.

Sementara itu, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto mengungkapkan bahwa nilai pembiayaan yang telah disalurkan LPDB di wilayah Banyuwangi adalah sebesar Rp 26,88 Miliar. “Kami harapkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimtek dana bergulir ini dapat membantu para pelaku usaha koperasi dan UMKM dalam mengakses pembiayaan dana bergulir di LPDB-KUMKM, sekaligus menjadi perhatian bagi dinas yang membidangi koperasi dan UKM untuk mendukung para pelaku usaha potensial di wilayah binaannya”, kata Krisdianto.

Banyuwangi Membangun

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengapresiasi acara Sosialisasi dan Bimtek dana bergulir di wilayahnya. Pasalnya, saat ini Banyuwangi tengah tancap gas dalam program membangun para pelaku usaha kecil dan StartUp di Banyuwangi.

“Kita sedang gencar membumikan dari Revolusi Industri 4.0 secara nyata di lapangan”, tegas Bupati.

Saat ini, kata Bupati Anas, pihaknya tengah mengembangkan apa yang dinamakan Warung Pintar dengan sistem pembayaran “cashless.” “Dengan segala keterbatasan yang ada, kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak untuk melahirkan banyak juragan bisnis di Banyuwangi. Salah satunya dengan LPDB dalam hal pembiayaan bagi UKM dan bisnis Start Up,” kata Bupati Anas.

Dalam hal pemasaran, ungkap Anas, pihaknya berkolaborasi dengan Gojek (GoFood) lewat sistem Pay Tren dan OVO. “Jadi, masyarakat yang memiliki usaha makanan atau minuman, tak perlu lagi membuka lapak karena bisa melakukan pemasaran secara online,” ujar Bupati Anas. (Nikson/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.