Komisi IV DPRD Bali saat menerima aspirasi terkait rencana membangun pasraman. (BP/ist)

DENPASAR, BALIPOST.com – Komisi IV DPRD Bali menerima aspirasi dari sekitar 30 orang perwakilan 9 elemen/unsur/lembaga serta ormas kehinduan di gedung dewan, Rabu (3/10). Aspirasi yang disampaikan menyangkut rencana pembangunan Kahyangan Agung Jagatnatha Nusantara dan Pesraman Agung Nusantara. Rencana ini sesuai hasil lokakarya yang telah dikuatkan dengan adanya Keputusan Sabha Pandita PHDI.

“(Rencana membangun pasraman) Dari aspirasi umat, lokakarya, seminar, pasamuhan agung, mahasabha, pasamuhan sabha pandita. Setelah diadakan kajian ternyata kelemahan kita di sini, SDM kita kurang. Harus ditingkatkan untuk mampu menjawab tantangan jaman, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi,” ujar Ketua Umum Panitia Pembangunan Kahyangan Agung Jagatnatha Nusantara dan Pasraman Agung Nusantara, Ida Acharya Agni Yogananda.

Ida Acharya menambahkan, Bali hanya mempunyai SDM khususnya SDM Hindu yang bisa dikembangkan. Sementara di bidang pendidikan, masih tertinggal jauh dengan lembaga pendidikan agama lain. Bisa dilihat dari jumlah guru, pasraman, hingga dana yang masih kurang. Pasraman yang nanti dibangun adalah pasraman agung yang menginsipirasi. Seperti halnya Ashram Gandhi yang menginsipirasi dunia dengan ajaran ahimsa dan satyagraha. “Yang menginsipirasi seluruh nusantara kan belum ada,” imbuhnya.

Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta mengatakan, membangun pasraman memang sebuah kebutuhan. Namun tanpa membangun sebuah Pura (Kahyangan Jagatnatha, red) lagi. Semua pihak pasti akan mendukung dan sepakat dengan pembangunan tempat untuk pendakian spiritual, peningkatan kesadaran beragama, hingga membangun konsep beragama yang lebih implementatif. Dalam hal ini, nilai-nilai keagamaan diwujudkan dalam tindakan, perilaku dan keseharian yang lebih empati, toleran dengan lingkungan, beradab, dan sebagainya.

Baca juga:  Perbekel Tegallinggah Tegaskan Tolak Ormas Radikal

“Kami mendukung rencana itu. Kami akan sampaikan dalam rapat dewan tentang persidangan tahun anggaran 2019. Apakah pemda ada niatan untuk membangun semacam Hindu Center yang didalamnya ada pasraman,” ujar Politisi PDIP ini.

Menurut Parta, hal itupun sebetulnya telah lazim dilakukan berbagai pemda di Indonesia. Seperti misalnya di Jakarta atau Lombok, pemda setempat mendirikan Islamic Center atau di NTT yang penduduknya mayoritas umat Kristen juga mendirikan pusat agama seperti itu. Lantaran di Bali mayoritas umat Hindu, maka yang didirikan tentu pusat agama Hindu dengan pasraman di dalamnya. Pihaknya melihat ide ini berangkat dari kegelisahan tokoh-tokoh agama Hindu di Bali tentang perkembangan umat Hindu.

“Ini baru di tingkat ide, gagasan. Masih panjang prosesnya karena butuh kajian, feasibility study, dan selanjutnya baru ngomong anggaran. Lokasinya saja belum jelas. Pasraman disini lebih melembaga, ada kurikulum, kerja, aktivitas dan sebagainya, semacam pesantren,” paparnya. (rindra/balipost)

 

 

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.