JAKARTA, BALIPOST.com – Kementerian Kesehatan menyebutkan hingga November 2017, sebanyak 95 kabupaten/kota dari 20 provinsi melaporkan kasus difteri. Dalam rilisnya, Senin (4/12), Kemenkes RI menyebut adanya imunity gap atau kesenjangan sistem imun di suatu daerah sebagai salah satu penyebab kerentanan terhadap difteri.
Kesenjangan tersebut terjadi akibat belum meratanya imunisasi di beberapa daerah. “Cakupan imunisasi yang tinggi dan kualitas layanan imunisasi yang baik sangat menentukan keberhasilan pencegahan berbagai penyakit menular, termasuk Difteri,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, M Subuh.
Terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di sejumlah wilayah, Oscar menyarankan para orang tua untuk mengecek status imunisasi anak masing-masing. Jika belum lengkap, segera dilengkapi.
Imunisasi, termasuk imunisasi difteri, menurut Subuh sudah berjalan selama 30 tahun lalu. Vaksin untuk difteri diberikan dalam 3 jenis yakni vaksin DPT-HB-Hib, vaksin DT, dan vaksin Td.
Imunisasi difteri diberikan melalui imunisasi dasar pada bayi di bawah 1 tahun, sebanyak 3 dosis vaksin DPT-HB-Hib dengan jarak 1 bulan. Imunisasi lanjutan atau booster diberikan pada anak umur 18 bulan sebayak 1 dosis vaksin DPT-HB-Hib. Anak sekolah tingkat dasar diberi 1 dosis vaksin DT di kelas 1, pada kelas 2 diberi 1 dosis vaksin Td, dan pada murid kelas 5 diberi 1 dosis vaksin Td.
Difteri disebabkan oleh Corynebacterium diptheriae yang sangat menular. Gejalanya demam yang tidak begitu tinggi, sekitar 38 derajat celcius. Muncul membran atau selaput di tenggorokan berwarna putih keabu-abuan, mudah berdarah jika dilepaskan. Sering pula disertai bullneck atau pembengkakan jaringan lunak leher.
Data Kemenkes menyebut pada kurun Oktober-November 2017 ada 11 Provinsi yang melaporkan KLB Difteri, yakni Sumatera Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. (kmb/balitv)
