PHRI
Susasana diskusi memecahkan permasalahan Ubud, di salahs atu hotel di Ubud, Sabtu (17/9) sore. (BP/nik)
GIANYAR,BALIPOST.com – Problematik Objek Wisata Ubud bagai benang kusut yang tak pernah dituntaskan. Kondisi ini disinyalir lantaran pemerintah yang tak kunjung melakukan aksi. Alhasil, berbagai persoalan itu memicu kejenuhan wisatawan berkunjung ke Ubud.

“Pemda Gianyar untuk secepatnya melakukan eksekusi. Pasalnya, dari dulu sudah sangat banyak kajian dilakukan, namun belum ada gebrakan yang benar-benar nyata untuk memecah kemacetan di Ubud,“ ucap Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dalam diskusi memecah permasalahan macet dan sampah terkait persiapan IMF 2018 di gedung konvensi salah satu hotel di Ubud, Sabtu (16/9) sore.

Ketua PHRI Bali ini pun menyampaikan keresahannya, banyaknya wisatawan yang mengeluhkan kondisi Ubud, yang tidak sesuai ekspektasi. Khususnya infrastruktur dengan beberapa akses trotoar yang mengalami kerusakan.”Ayo Pemda, take action sampai kapan kondisi ini dibiarkan, ”ujarnya menyuarakan kegundahan.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar Gede Widarma Suharta memaparkan tiga penyebab kemacetan di Ubud, yaitu pemanfaatan badan jalan untuk parkir kendaraan umum maupun karyawan UKM. “Termasuk pula tidak adanya batasan kendaraan yang masuk ke Ubud, dan faktor non teknis lainnya yang menyangkut lalu lintas, “ katanya.

Baca juga:  Perbaikan Infrastruktur di Ubud Capai 80 Persen

Pemkab Gianyar pun menawarkan beberapa solusi emergency, diantaranya menyediakan lahan sementara bagi karyawan di timur Pura Melanting Pasar Ubud, dan areal pasar yang terbakar sebelum diperbaiki nanti. Kemudian, untuk membatasi kendaraan yang masuk, Pemda menggandeng Desa Pakraman Padang Tegal untuk memfungsikan central parkir di Monkey Forest, dengan menyediakan shuttle. ”Sosialisasi dan pembinaan akan terus kami genjot,”ucapnya.

Dikatakan 2018 nanti, Pemda menyiapkan beberapa langkah untuk perluasan lahan central parkir, dengan mengoptimalkan daerah-daerah penyangga wisata Ubud, seperti Desa Peliatan, Desa Mas, Desa Singakerta, maupun Goa Gajah.”Sesuai intruksi bapak Bupati, kami diminta secepatnya membentuk tim percepatan agar satu suara membenahi Ubud,” ujar Widarma.

Sementara Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata RI Dadang Reski Ratman yang turut hadir pada kesempatan itu mengatakan, Kemenpar siap menindaklanjuti segala upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan isu lingkungan di Ubud. Pihaknya meminta, momentum kegiatan IMF 2018 mendatang harus dijadikan sebagai ajang perbaikan total, memulihkan Ubud dari kemacetan dan lingkungan kotor.”Semua pihak harus satu suara, upayakan yang terbaik,”tegasnya. (manik astajaya/balipost)

 

 

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.