Suasana Pulau Bali dilihat dari udara. (BP/dok)
Oleh Viraguna Bagoes Oka
Berbicara perekonomian Bali ke depan tidak bisa dilepaskan dari percaturan dan perkembangan dunia politik, sosial dan budayanya. Pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan akhir tahun 2016 menunjukkan kinerja pertumbuhan yang melambat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Angka pencapaian 5,1 persen dari target 6,1 persen antara lain karena melambatnya perekonomian negara-negara adi daya. Selain itu, perkembangan sosial politik global di tengah kekhawatiran kebijakan pemerintah AS pascaterpilihnya Donald Trump juga masih mengemuka.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Bali tersebut juga dirasakan keropos karena kualitas dan basisnya kurang produktif. Tercermin dari kualitas pertumbuhan ekonominya mayoritas masih digerakkan oleh sektor konsumsi.

Kredit perbankan Bali yang jumlahnya mencapai Rp 85 triliun dengan LDR 80-85% didominasi oleh kredit konsumsi sebesar 70 persen (idealnya kredit produktif minimal 70 persen dan konsumsi 30 persen). Selain itu, persoalan kemiskinan, pendidikan dan lapangan kerja serta jurang kesenjangan ekonomi dirasakan semakin menganga.

Hal ini tercermin dengan meningkatnya koefisien gini rasio Bali 2016 menunjukkan angka 0,42 dibandingkan dengan gini rasio dari tahun 2015 yang berada di kisaran 0,40. Hal ini bisa terjadi antara lain karena rentannya peran kepemimpinan daerah yang sarat beban dan tersandera oleh berbagai pengaruh sistem perpolitikan, sosial, budaya lokal dan sentralistisnya pengaruh kebijakan pusat di tengah era otonomi daerah yang setengah hati.

Selain itu, peran vital dari eksekutif, legislatif dan yudikatif di tingkat daerah yang belum sepenuhnya mampu mengemban fungsi strategisnya dalam mengelola dan mengawal Bali. Sebagai satu-satunya provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Bali yang memiliki keunikan dan kekhususan yang telah diakui dunia dengan taksu budaya dan adat istiadatnya yang berbasis “THK dan kearifan lokal”-nya.

Orientasi program pembangunan Bali selama ini lebih mengarah kepada pembangunan proyek semata, sebagaimana yang telah kita saksikan hingga kini. Oleh karena itu, dalam konteks pengembangan Bali sebagai sebuah visi yang berkelanjutan sebaiknya kita menggunakan terminologi pengembangan untuk definisi development.

Bukan pembangunan seperti masa yang lalu. Harus menekankan pengembangan yang mencakup proses komprehensif kegiatan-kegiatan lembu. Meliputi cara pandang (mindset), pola pikir (brainware), dan software (pemikiran, sistem-sistem yang diciptakan). Kemudian baru pelaksanaannya, interaksi (humanware) manusianya dan terakhir hardware atau aspek fisik materialnya.

Hal ini perlu ditekankan dari awal, oleh karena pemahaman yang salah dapat menghasilkan implementasi dan hasil akhir yang meleset. Salah pola atau malah bisa-bisa tidak berfungsi.

Bila kita amati negeri tetangga Jiran, Malaysia, kini mencapai pengembangan perekonomian dan industri pariwisata yang lebih kokoh dan terpadu. Hal ini disebabkan pendekatan mereka terpadu dan saling terkait dari hulu sampai ke hilir secara bertahap hingga 2020.

Sementara pengembangan (dulu pembangunan) Bali lebih berorientasikan kepada proyek. Yang merespons kehendak dan kebutuhan investor maupun lembaga pembiayaan asing maupun proyek pertise yang ditentukan penguasa pusat.

Contoh: Proyek Reklamasi Serangan yang telah merusak ekosistem alam yang terbengkalai, Proyek GWK yang tetap tidak tuntas hingga saat ini. Proyek perluasan bandara Ngurah Rai dan pembuatan jalan tol Nusa Dua dengan kedok keperluan KTT ASEAN 2013. Belakangan disinyalir sangat erat kaitannya dalam memuluskan proyek reklamasi Tanjung Benoa yang kontroversial itu.
Keseluruhannya tanpa mengindahkan pemikiran holistik sistemik yang terintegrasi dalam keharmonisan lingkungan, keseimbangn interaksi manusia dan keseimbangan dinamis spiritual dalam bingkai THK.

 

Baca juga:  Bali Terancam Sekala – Niskala, Tri Hita Karana Harus Diperkuat

Prospek Perekonomian Bali 2017
Pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2017 diperkirakan masih akan terus berlanjut mengalami pelambatan pada kisaran 5,1%-5,3% (yoy). Sedikit di atas nasional yang berada pada perkiraan kisaran 4,9%-5,1%. Sisi penawaran masih didorong PHR. Prospek industri pariwisata diperkirakan pada 2017 ini masih tetap stagnan.

Ditambah dengan kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian pascaterpilih dan dilantiknya Presiden Donald Trump. Kebijakannya dikhawatirkan akan kontroversial sesuai program kampanyenya yang akan lebih fokus memproteksi ekonomi dalam negerinya. Sementara, di sisi permintaan masih didorong dominasi konsumsi dan investasi spekulatif.

Di lain pihak ekspor dan impor akan masih terus bergejolak oleh ancaman gejolak ekspor Bali dan impor perdagangan luar negeri akibat ketidakpastian ekonomi global. Selain itu kebijakan pemerintah Bali dalam agresivitas peningkatan target pajak, kenaikan harga BBM dan TDL tahun 2017 ini dikhawatirkan mempengaruhi biaya produksi perekonomian Bali.

Bali dengan keunggulan warisan holistik agama, adat istiadat, sosial budaya dan keindahan alamnya telah memberikan getaran nilai taksu Bali yang tiada duanya di dunia. Akibatnya Bali semakin digandrungi wisman /wisdom dan telah menjadikan Bali sebagai pilihan utamanya dalam berwisata.

Bali kini berkembang semakin pesat (tidak hanya wisata seni budaya dan alam, tapi telah bergeser pesat ke wisata spiritual, wellness/spa, wisata kuliner, MICE, pre wedding, life style/ rekreasi dan sebagainya). Bali diberikan julukan tidak hanya sebagai: Paradise of Bali, Island of Thousands Temple, tapi juga dengan sebutan “Bali yang Tak Ada Matinya”.

Tapi bagaimana Bali menyikapi situasi ini? Sangat disayangkan Bali kurang disiplin dan tidak komit serta tidak konsisten secara nyata dalam wadah keterpaduan mengawal dan mengelola Bali. Seharusnya Bali mengusung nilai-nilai perilaku serta kebijakan strategis prinsipil yang berbasis nilai-nilai dasar spiritual yang belakangan ini sudah mulai terabaikan oleh masyarakatnya.
Contohnya, pengaplikasian Catur Purusa Artha, Tri Hita Karana dan Karma Pala, dan sebagainya. Bali ke depan akan menghadapi ancaman yang lebih mengkhawatirkan dan kontraproduktif. Terlebih di tengah situasi: politik kekuasaan dan perilaku koruptif yang semakin menonjol dan pemimpin yang kerap tersandera berbagai kepentingan pragmatis kelompok, golongan atau partai.

Selain itu, agama dan nilai budaya Bali yang sakral yang cenderung terbuka dan sangat welcome dengan perkembangan zaman. Sayang, tidak dibarengi dengan saringan kebijakan dan aturan serta penegakan hukum yang memadai. Ini dapat berakibat terancamnya nilai-nilai kearifan lokal Bali serta kepatutan toleransi yang kebablasan.

Kearifan lokal sebagai pangkal budaya ekonomi kreatif dan dasar (core) pariwisata Bali yang dirasakan tidak lagi memiliki jati diri. Terabaikannya alam dan sektor tersier Bali yang menjadi basic drive pariwisata, selain pertaniannya. Dalam pemerintahan, peluang dan kewenangan otonomi daerah belum dimanfaatkan secara optimal.

Penulis, Pemerhati Ekonomi, Keuangan dan Perbankan

1 KOMENTAR

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.