I Made Dwi Dewata. (BP/win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Bali hingga pertengahan November 2026 belum sepenuhnya tuntas. Dari total anggaran Rp23,94 miliar yang disiapkan 610 desa untuk 7.766 keluarga penerima manfaat (KPM), realisasi pembayaran baru mencapai Rp19,90 miliar atau sekitar 83 persen.

Artinya, masih terdapat sekitar Rp4,04 miliar bantuan yang belum dibayarkan kepada masyarakat penerima.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, mengatakan secara keseluruhan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2026 telah mencapai 100 persen. Total dana sebesar Rp214.954.177.000 telah disalurkan kepada 636 desa di Bali.

Namun, tuntasnya penyaluran Dana Desa tidak serta-merta membuat pembayaran BLT kepada masyarakat juga selesai. Hingga 16 November 2026, pembayaran bantuan masih berlangsung di sejumlah desa dengan tingkat realisasi yang berbeda-beda.

“Penyaluran Dana Desa untuk tahun 2026 sudah disalurkan 100 persen di 636 desa,” terang Dwi Dewata saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).

Ia menyebutkan, dari 610 desa yang mengalokasikan BLT sebesar Rp23.944.800.000, realisasi pembayaran telah mencapai Rp19.901.101.802. Dengan demikian, masih ada alokasi bantuan yang harus diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

Baca juga:  Atasi Dampak Konflik Timur Tengah, Korsel Mulai Kucurkan BLT

Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Jembrana menjadi daerah dengan persentase pembayaran tertinggi, yakni 87,9 persen. Dari pagu Rp2,301 miliar untuk 642 KPM, pembayaran telah mencapai Rp2,017 miliar. Posisi berikutnya ditempati Karangasem dengan realisasi 87,3 persen atau Rp2,443 miliar dari anggaran Rp2,847 miliar untuk 1.444 KPM.

Tabanan juga mencatat capaian relatif tinggi, yakni 87,1 persen. Pembayaran di kabupaten ini mencapai Rp2,685 miliar dari pagu Rp3,003 miliar yang diperuntukkan bagi 848 KPM. Sementara Gianyar merealisasikan 82,8 persen atau Rp2,050 miliar dari anggaran Rp2,367 miliar untuk 661 KPM.

Di sisi lain, Kota Denpasar menjadi daerah dengan persentase pembayaran terendah. Dari anggaran Rp1,321 miliar untuk 367 KPM, realisasi baru mencapai Rp1,105 miliar atau 59,4 persen. Rendahnya capaian tersebut membuat Denpasar menjadi satu-satunya daerah dengan realisasi pembayaran di bawah 60 persen.

Realisasi di sejumlah daerah lainnya juga masih berada di bawah 80 persen. Bangli mencatat pembayaran Rp1,821 miliar atau 79,2 persen dari pagu Rp2,139 miliar untuk 630 KPM. Buleleng, yang memiliki alokasi BLT terbesar di Bali sebesar Rp4,381 miliar untuk 1.520 KPM, baru merealisasikan Rp3,131 miliar atau 77,9 persen.

Baca juga:  Di Buleleng, Baru 14 Desa Siap Cairkan BLT

Klungkung membayarkan Rp1,320 miliar atau 76,8 persen dari anggaran Rp1,683 miliar untuk 515 KPM. Sedangkan Badung mencatat realisasi Rp3,326 miliar atau 74,5 persen dari pagu Rp3,901 miliar. Jumlah penerima di Badung mencapai 1.139 KPM.

Selain perbedaan capaian pembayaran, mekanisme penyaluran bantuan di masing-masing desa juga tidak seragam. Sebagian desa membayarkan BLT setiap bulan, sedangkan lainnya menggunakan pola triwulanan. Meski demikian, sebagian besar desa di Bali memilih mekanisme pembayaran bulanan.

“Pembayaran ada yang bulanan dan triwulanan. Sebagian besar desa-desa melakukan pembayaran secara bulanan,” jelasnya.

Dari sisi metode penyaluran, sebanyak 4.311 KPM menerima bantuan secara tunai, sedangkan 3.437 KPM lainnya melalui transfer. Buleleng menjadi daerah dengan penerima bantuan tunai terbanyak, yakni 1.487 KPM. Sebaliknya, seluruh 1.139 KPM di Badung menerima bantuan melalui transfer.

Pola berbeda terlihat di Jembrana. Dari 642 KPM, sebanyak 641 orang menerima bantuan melalui transfer dan hanya satu KPM yang menerima secara tunai. Sementara di Karangasem, pembayaran dilakukan melalui dua mekanisme, yakni 581 KPM secara tunai dan 863 KPM melalui transfer.

Baca juga:  Piodalan di Pura Uluwatu, Ida Batara Nyejer Selama Tiga Hari

Adapun di Gianyar, Klungkung, dan Denpasar, seluruh pembayaran BLT dilakukan secara tunai. Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan masih menyesuaikan kondisi dan kebijakan teknis masing-masing desa.

Dari sisi administrasi, sebanyak 448 desa telah melaporkan pembayaran BLT dari total 610 desa yang menganggarkan bantuan. Rinciannya, Jembrana 36 desa, Tabanan 123 desa, Badung 37 desa, Gianyar 59 desa, Klungkung 26 desa, Bangli 58 desa, Karangasem 46 desa, Buleleng 47 desa, dan Denpasar 16 desa.

Sementara itu, keberlanjutan program BLT Dana Desa pada 2027 masih menunggu kepastian regulasi pemerintah pusat. Dwi Dewata mengatakan, hingga saat ini ketentuan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun depan belum diterbitkan.

Meski demikian, pemerintah desa di Bali tetap mengakomodasi program BLT dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2027. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi agar program bantuan bagi masyarakat tetap memiliki ruang dalam perencanaan pembangunan desa.

“Mengingat prioritas penggunaan Dana Desa 2027 belum keluar sehingga belum bisa dipastikan. Tetapi saat ini dalam penyusunan perencanaan desa 2027 desa-desa tetap memasukkan kegiatan BLT ini dalam RKPDes 2027,” ungkapnya. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN