DENPASAR, BALIPOST.com – Program diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kembali diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Masyarakat dapat memanfaatkan perpanjangan kebijakan ini mulai 12 November hingga 23 Desember 2026.
Namun, kali ini program tersebut tidak semata-mata bertujuan meringankan beban masyarakat, namun diarahkan untuk memperbarui data wajib pajak aktif sebagai dasar penyusunan perencanaan target pendapatan daerah yang lebih akurat ke depan.
Kepala Bapenda Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa, mengatakan pembaruan data wajib pajak menjadi salah satu tujuan utama pemberian insentif pajak tersebut. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan memperoleh gambaran yang lebih mutakhir mengenai potensi dan kondisi objek pajak kendaraan bermotor di Bali.
“Terutama untuk memperbarui data wajib pajak aktif sehingga bisa meningkatkan kualitas perencanaan target pendapatan yang lebih baik ke depan,” ujar Tagel Wirasa, Jumat (13/11).
Menurutnya, data wajib pajak yang lebih akurat menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah. Dengan mengetahui kondisi wajib pajak aktif, Bapenda dapat menyusun proyeksi penerimaan PKB secara lebih terukur dan realistis.
Program keringanan ini sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor yang tertunggak, sekaligus memperbarui status administrasi kendaraannya.
Tagel Wirasa menjelaskan bahwa kebijakan diskon pajak tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2026 mengenai pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sanksi opsen pajak kendaraan bermotor.
Dalam program tersebut, terdapat dua bentuk keringanan yang diberikan. Pertama, diskon pajak berupa pembebasan pokok PKB untuk tahun ketiga dan seterusnya. Wajib pajak cukup membayar PKB untuk dua tahun.
Kedua, pembebasan denda PKB, opsen PKB, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun-tahun sebelumnya.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Bali tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntaskan tunggakan pajak, tetapi juga mendorong penataan basis data perpajakan kendaraan bermotor. Pembaruan data tersebut diharapkan menjadi salah satu pijakan Bapenda dalam meningkatkan ketepatan perencanaan pendapatan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Berdasarkan data Bapenda Bali, realisasi penerimaan PKB hingga 19 Oktober 2026 mencapai Rp856,98 miliar atau 79,78 persen dari target Rp1,074 triliun. Sementara itu, penerimaan BBNKB tercatat Rp601,94 miliar atau 78,87 persen dari target Rp763,25 miliar.
Realisasi tersebut dihimpun dari sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelayanan pajak kendaraan bermotor yang tersebar di kabupaten/kota se-Bali.
Pada sektor PKB, Denpasar menjadi penyumbang penerimaan terbesar dengan realisasi Rp308,48 miliar atau 79,77 persen dari target Rp386,72 miliar. Posisi berikutnya ditempati Badung sebesar Rp202,76 miliar atau 79,65 persen dari target Rp254,57 miliar.
Gianyar membukukan penerimaan Rp89,40 miliar atau 80,05 persen dari target Rp111,69 miliar. Buleleng mencatat Rp69,94 miliar atau 81,41 persen dari target Rp85,92 miliar, sedangkan Tabanan mencapai Rp68,45 miliar atau 79,04 persen dari target Rp86,60 miliar.
Selanjutnya, Karangasem memperoleh Rp40,34 miliar atau 80,37 persen dari target Rp50,19 miliar. Jembrana mencatat Rp31,88 miliar atau 80,56 persen dari target Rp39,57 miliar, Bangli Rp22,41 miliar atau 78,96 persen dari target Rp28,38 miliar, serta Klungkung Rp23,28 miliar atau 76,51 persen dari target Rp30,43 miliar.
Secara terperinci, realisasi PKB di seluruh Bali mencapai Rp856.983.788.700. Khusus pada 19 Oktober 2026, penerimaan PKB tercatat sekitar Rp5,16 miliar dari pembayaran 11.541 unit kendaraan.
Secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 19 Oktober 2026, pembayaran PKB tercatat melibatkan 1.892.282 unit kendaraan.
Pada sektor BBNKB, Denpasar kembali menjadi penyumbang penerimaan terbesar dengan realisasi Rp205,73 miliar atau 80,24 persen dari target Rp256,38 miliar. Badung berada di urutan berikutnya dengan Rp134,27 miliar atau 73,19 persen dari target Rp183,46 miliar.
Buleleng mencatat penerimaan Rp60,29 miliar atau 83,51 persen dari target Rp72,20 miliar. Gianyar membukukan Rp59,25 miliar atau 73,60 persen dari target Rp80,50 miliar, sedangkan Tabanan mencapai Rp45,75 miliar atau 79,14 persen dari target Rp57,80 miliar.
Karangasem memperoleh Rp35,75 miliar atau 84,80 persen dari target Rp42,16 miliar. Jembrana mencatat Rp25,89 miliar atau 92,03 persen dari target Rp28,13 miliar, Klungkung Rp18,78 miliar atau 79,97 persen dari target Rp23,48 miliar, serta Bangli Rp16,20 miliar atau 84,87 persen dari target Rp19,08 miliar.
Total penerimaan BBNKB mencapai Rp601.949.779.600 atau 78,87 persen dari target Rp763.252.291.000. Pada 19 Oktober 2026, penerimaan BBNKB tercatat sekitar Rp2,65 miliar dari 790 unit kendaraan.
Dengan demikian, pembayaran BBNKB secara kumulatif sejak awal tahun hingga 19 Oktober 2026 melibatkan 187.275 unit kendaraan.
Di sisi lain, data kendaraan aktif di Bali per 15 Oktober 2026 mencatat total 3.566.533 unit. Kendaraan berbahan bakar fosil masih mendominasi dengan 3.548.287 unit, sedangkan kendaraan listrik berjumlah 18.246 unit.
Berdasarkan jenisnya, kendaraan roda dua (R2) mencapai 2.913.178 unit dan kendaraan roda empat (R4) sebanyak 653.354 unit.
Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah kendaraan aktif terbanyak, yakni 1.093.019 unit. Berikutnya, Badung mencatat 753.548 unit dan Gianyar 396.712 unit.
Adapun jumlah kendaraan aktif di Buleleng mencapai 381.559 unit, Tabanan 331.698 unit, Karangasem 216.397 unit, Jembrana 168.375 unit, Klungkung 123.627 unit, dan Bangli 101.598 unit. (Ketut Winata/balipost)
