DENPASAR, BALIPOST.com – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali sejak Senin (12/10) hingga Sabtu (17/10) tidak hanya memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), tetapi juga mengubah pola mobilitas masyarakat. Di tengah keterbatasan pasokan BBM, angkutan umum menjadi salah satu alternatif bagi warga untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dengan kemungkinan terulangnya kembali krisis BBM ini di masa mendatang, pemerintah didorong untuk memperluas layanan transportasi.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Bali, I Made Rai Ridartha, menilai krisis BBM yang berlangsung selama beberapa hari menjadi momentum untuk mengevaluasi ketergantungan mobilitas masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Menurutnya, antrean panjang di SPBU terjadi ketika pasokan BBM yang diterima sejumlah SPBU tidak mencukupi kebutuhan konsumen. Bahkan, terdapat SPBU yang tutup lebih awal karena tidak memperoleh pasokan.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hambatan distribusi BBM. Di satu sisi, informasi menyebutkan stok BBM di depo tersedia untuk memenuhi kebutuhan Bali. Namun, di sisi lain, masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM di tingkat SPBU.
“Apakah ini persoalan stok yang tidak ada atau persoalan distribusi dari depo menggunakan truk tangki ke SPBU yang menjadi masalah?,” ujarnya, Senin (19/10).
Ia menilai, kondisi ini perlu ditelusuri oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan agar penyebab terganggunya pasokan dapat diketahui secara jelas dan penyaluran BBM kepada masyarakat kembali berjalan lancar.
Di tengah situasi tersebut, Ridartha menyebut BBM jenis solar maupun Pertadex masih dapat diperoleh kendaraan bermesin diesel, termasuk bus Trans Metro Dewata dan Trans Sarbagita. Keberadaan layanan bus menjadi penting ketika sebagian pengguna kendaraan pribadi harus membatasi perjalanan, meninggalkan kendaraan di rumah, atau menghabiskan waktu untuk mengantre BBM.
Rai Ridartha mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah pengguna transportasi publik selama krisis BBM meningkat sekitar 14 persen. Menurutnya, kenaikan tersebut cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan penggunaan angkutan umum yang selama ini cenderung bertahap.
Ia menyebut tingkat keterisian penumpang atau load factor TMD sebelumnya meningkat secara gradual dan berada di kisaran 35 persen pada koridor tertentu, sementara koridor lainnya masih lebih rendah. Koridor K1 yang menghubungkan Terminal Pesiapan dengan Sentral Parkir Kuta disebut sebagai salah satu koridor dengan tingkat keterisian tertinggi.
Rai Ridartha membagi tambahan pengguna angkutan umum selama krisis BBM ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat yang sebenarnya sudah terjangkau rute TMD, tetapi sebelumnya masih memilih menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi.
Menurutnya, kelompok ini memiliki peluang lebih besar untuk tetap menggunakan angkutan umum setelah pasokan BBM kembali normal, terutama apabila mereka merasakan manfaat dari sisi biaya perjalanan, efisiensi waktu, dan kenyamanan.
Dengan asumsi separuh dari kenaikan 14 persen berasal dari kelompok pertama, terdapat potensi peningkatan penggunaan angkutan umum sekitar tujuh persen yang dapat dipertahankan setelah krisis berakhir. Sementara itu, separuh lainnya diperkirakan berasal dari pengguna yang beralih karena keterpaksaan.
Kelompok kedua menghadapi kendala jarak dari rumah menuju halte maupun dari halte terakhir ke tempat tujuan. Persoalan tersebut dikenal sebagai first mile dan last mile, yakni perjalanan awal dari titik keberangkatan menuju layanan angkutan umum serta perjalanan lanjutan dari titik turun menuju tujuan akhir.
Rai Ridartha menilai, kelompok kedua berpotensi kembali menggunakan kendaraan pribadi jika layanan angkutan umum belum mampu menjangkau lokasi tempat tinggal dan tujuan mereka secara memadai. Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya melihat kenaikan penumpang selama krisis sebagai fenomena sementara, tetapi juga menjadikannya bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rai Ridartha mendorong pemerintah memperluas jaringan transportasi publik agar semakin dekat dengan kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat.
Ia menyebut pengembangan layanan Trans Sarbagita menjadi salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan, dengan konsep jaringan hingga 34 koridor, terdiri atas 17 koridor utama dan 17 koridor cabang. Perluasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan layanan sehingga masyarakat tidak lagi terlalu bergantung pada kendaraan pribadi.
Menurut perhitungannya, pengoperasian tujuh koridor yang ada membutuhkan anggaran sekitar Rp59 miliar. Jika jaringan diperluas menjadi 34 koridor, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp250 miliar hingga Rp300 miliar.
Meski membutuhkan pembiayaan yang besar, ia menilai pemerintah perlu mengkaji kemampuan fiskal daerah dan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung layanan transportasi publik secara berkelanjutan.
Salah satu sumber yang disorot adalah Pungutan Wisatawan Asing (PWA) Bali. Dengan asumsi 6,5 juta wisatawan asing pada 2026 dan pungutan Rp150.000 per orang, potensi penerimaan secara matematis mencapai Rp975 miliar sebelum memperhitungkan realisasi penerimaan dan faktor lainnya.
Rai Ridartha mengusulkan agar sebagian penerimaan tersebut dipertimbangkan untuk mendukung pembiayaan operasional angkutan umum. Menurutnya, langkah itu dapat menjadi investasi jangka panjang untuk mengurangi penggunaan BBM fosil, mengurai kemacetan, serta menekan polusi udara.
Ia juga menilai pengembangan transportasi publik perlu melibatkan pemerintah, pengembang kawasan permukiman, dan pihak-pihak terkait agar penyediaan layanan terintegrasi dengan pertumbuhan kawasan perkotaan.
Rai Ridartha menegaskan, krisis BBM seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan sistem transportasi Bali. Ketergantungan terhadap kendaraan pribadi membuat masyarakat rentan ketika pasokan BBM terganggu, sementara angkutan umum yang berkualitas dapat menjadi alternatif untuk menjaga kelancaran mobilitas.
Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang selama krisis perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap rute, frekuensi keberangkatan, ketersediaan armada, kenyamanan, dan keterjangkauan halte.
Apabila layanan mampu menjawab kebutuhan perjalanan masyarakat, pengguna yang sebelumnya beralih karena keterpaksaan berpeluang mempertimbangkan angkutan umum sebagai pilihan jangka panjang.
“Penyediaan layanan transportasi publik yang berkualitas menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak-pihak terkait,” demikian penekanan Ridartha mengenai pentingnya menempatkan angkutan umum sebagai bagian dari prioritas kebijakan pembangunan Bali.
Berdasarkan data jumlah penumpang atau passenger (PNP) Bus TMD, pada Senin (12/10), tercatat sebanyak 5.710 penumpang dari kapasitas 13.862. Jumlah tersebut meningkat menjadi 6.501 penumpang dari 13.920 pada Selasa (13/10), atau bertambah 791 orang dibandingkan sehari sebelumnya.
Pada Rabu (14/10), jumlah penumpang tercatat sebanyak 6.415 orang dari kapasitas 14.036. Angka tersebut kemudian turun tipis menjadi 6.255 penumpang dari kapasitas 13.978 pada Kamis (15/10).
Penurunan berlanjut pada Jumat (16/10), ketika jumlah penumpang tercatat sebanyak 5.322 orang dari kapasitas 9.628. Namun, pada Sabtu (17/10), pengguna Bus TMD kembali meningkat menjadi 6.117 orang dari kapasitas 14.036.
Sedangkan pada pada Minggu (18/10) jumlah penumpangnya mencapai 5.641 orang dari kapasitas 14.848. Secara keseluruhan, jumlah penumpang selama 7 hari tersebut mencapai 41.961 orang.
Manager Operasional PT Satria Trans Jaya, Ida Bagus Eka Budi P., mengatakan peningkatan jumlah pengguna TMD berkaitan dengan selesainya sejumlah unit bus beroperasi dan kesiapan armada dalam melayani masyarakat di tengah kelangkaan BBM selama sepekan.
“Data pengguna berbanding lurus dengan selesainya unit beroperasi. Puncaknya hari Jumat (16/10), sedangkan Sabtu (17/10) pagi unit baru selesai mengisi BBM,” ujarnya, Senin (19/10).
Sementara itu, berdasarkan data operasional TMD periode 1–18 Oktober 2026, jumlah penumpang harian menunjukkan dinamika selama periode pengamatan. Pada awal bulan, jumlah penumpang masih berada di kisaran 5.000–5.800 orang per hari, kemudian meningkat pada pertengahan Oktober, terutama pada periode kelangkaan BBM yang terjadi sepekan belakangan ini.
Menurutnya, data itu memperlihatkan bahwa keberadaan armada yang siap beroperasi menjadi faktor penting dalam menjaga layanan transportasi publik, terutama ketika masyarakat menghadapi keterbatasan pilihan transportasi akibat antrean BBM. (Ketut Winata/balipost)
