DENPASAR, BALIPOST.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membantah isu pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) di Bali hingga hampir 50 persen. Ia menegaskan, antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terjadi sejak pekan lalu bukan disebabkan pemangkasan kuota, melainkan gangguan distribusi akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM bersandar.
“Kuotanya tidak dikurangi. Saya malah hari ini baru memerintahkan, memutuskan lewat Dirjen Migas dan BPH Migas untuk menaikkan kuota yang tadinya 11 hari, saya naikkan menjadi 15 hari. Jadi bukan mengurangi, menambah,” tegas Bahlil saat menjawab pertanyaan wartawan di Depo BBM Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10) siang.
Sebagai langkah antisipasi, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah justru memutuskan meningkatkan ketahanan stok BBM di Bali dari sebelumnya 11 hari menjadi 15 hari. Keputusan tersebut disampaikan melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan Pertamina, ketahanan stok Pertalite di Bali saat ini berada pada kisaran 11 hingga 12 hari. Pemerintah memastikan pasokan terus diperbarui melalui kedatangan BBM secara berkelanjutan sehingga angka ketahanan stok tersebut tidak berarti persediaan akan habis setelah melewati jangka waktu tersebut.
“Untuk Bali, cadangan BBM kita untuk Pertalite itu untuk 11 sampai 12 hari. Jadi sudah tidak ada isu menyangkut Pertalite. Kalau yang lainnya, itu semua di atas standar nasional,” ujarnya.
Bahlil menekankan, peningkatan ketahanan stok menjadi 15 hari merupakan langkah untuk memperkuat pasokan sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan distribusi. Pemerintah juga memprioritaskan kelancaran penyaluran BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tepat waktu.
Secara nasional, Bahlil menyebut cadangan BBM berada pada kisaran 16 hingga 19 hari. Sementara itu, cadangan solar atau BBM jenis tertentu yang disampaikan dalam keterangannya berada di atas enam hari. Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, sedangkan sebagian kebutuhan Pertalite masih dipenuhi melalui impor.
Untuk mengatasi gangguan pasokan di Bali, Bahlil mengaku telah meminta Pertamina menambah armada pengangkut BBM, termasuk kapal yang melayani distribusi dari Jawa ke Bali. Permintaan tersebut telah disampaikan sejak Kamis sebelumnya sebagai bagian dari upaya memperlancar pasokan.
Menurut Bahlil, keterlambatan kapal bersandar menjadi salah satu faktor yang memengaruhi distribusi BBM ke Bali. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada ketersediaan BBM di sejumlah SPBU dan memicu antrean kendaraan.
Pemerintah bersama Pertamina melakukan evaluasi agar kendala serupa tidak kembali terjadi. Penguatan armada pengangkut dan penyesuaian pola distribusi menjadi bagian dari langkah yang disiapkan untuk menjaga kelancaran pasokan.
Evaluasi tidak hanya dilakukan untuk Bali, tetapi juga mencakup sejumlah wilayah lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.
Bahlil mengungkapkan, berdasarkan laporan Direktur Utama Pertamina, terdapat jalur distribusi BBM di sejumlah wilayah yang sebelumnya mengandalkan kapal melalui sungai. Namun, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan akibat faktor cuaca menyebabkan kapal berukuran besar tidak lagi dapat melintas seperti sebelumnya.
Akibatnya, penyaluran BBM harus dialihkan menggunakan transportasi darat yang membutuhkan waktu lebih lama. Perubahan jalur pengangkutan tersebut berpotensi memengaruhi kecepatan distribusi apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Kita akan melakukan maksimal agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi,” kata Bahlil.
Bahlil meminta Pertamina memperkuat armada dan menyesuaikan pola distribusi dengan kondisi jalur pengangkutan di masing-masing wilayah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi agar kendala transportasi tidak berkembang menjadi gangguan pasokan yang berdampak lebih luas terhadap masyarakat.
Dengan peningkatan ketahanan stok dan penguatan distribusi, pihaknya berharap pasokan BBM di Bali kembali terjaga serta antrean kendaraan di SPBU dapat diatasi. Kelancaran distribusi menjadi perhatian utama agar kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas perekonomian tidak terus terganggu. (Ketut Winata/balipost)
