DENPASAR, BALIPOST.com – Antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Bali tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas, meningkatkan biaya operasional, hingga menghambat aktivitas ekonomi. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya kesiapan sistem distribusi energi dan daya tahan masyarakat di Pulau Dewata.
Akademisi IPB Internasional, Ni Luh Putu Yayang Rahmanita, S.Tr.Par., M.Tr.Par., menegaskan, Bali tidak boleh hanya berorientasi pada penguatan citra sebagai destinasi pariwisata. Lebih dari itu, Bali harus mampu menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat ketika menghadapi gangguan pelayanan publik.
“Bali tidak boleh hanya kuat sebagai destinasi, tetapi juga harus tangguh sebagai tempat hidup,” tegasnya, Kamis (15/10).
Menurut Yayang, persoalan antrean BBM perlu dipandang lebih luas daripada sekadar gangguan pengisian bahan bakar kendaraan. Ketika distribusi energi terganggu, masyarakat harus menanggung konsekuensi berupa waktu yang terbuang, produktivitas yang menurun, hingga potensi peningkatan biaya operasional.
Padahal, berbagai aktivitas ekonomi membutuhkan kepastian agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kesiapan sistem dalam mengantisipasi dan menangani gangguan distribusi energi. Persoalan yang menyangkut kepentingan publik ini harus disikapi secara kritis dan bertanggung jawab, baik oleh pemerintah maupun pihak terkait.
Di satu sisi, masyarakat diharapkan tidak memperkeruh keadaan dengan menyebarkan spekulasi yang belum terverifikasi. Namun, di sisi lain, penanganan persoalan tidak cukup hanya dengan meminta masyarakat bersabar.
Diperlukan informasi yang transparan, langkah penanganan yang terukur, serta evaluasi terhadap penyebab gangguan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Jangan hanya menjaga citra pariwisata, jaga juga kehidupan masyarakat Bali,” ujarnya.
Yayang menegaskan, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan BBM dan langkah-langkah penanganan yang dilakukan. Pemerintah bersama pihak terkait perlu memastikan penanganan berjalan efektif sehingga dampak gangguan terhadap aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.
Menurutnya, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kapan pasokan BBM kembali normal. Hal yang tidak kalah penting adalah mengevaluasi kelemahan sistem distribusi energi dan menentukan langkah perbaikan agar masyarakat tidak kembali menghadapi persoalan serupa pada masa mendatang.
Ia mengingatkan, kemajuan suatu daerah tidak cukup diukur dari jumlah kunjungan wisatawan maupun kekuatan sektor pariwisatanya. Kemajuan juga harus tercermin dari kemampuan daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, Yayang juga mengingatkan masyarakat agar tidak melampiaskan kemarahan kepada staf Pertamina maupun petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berada di garis depan pelayanan. Menurutnya, petugas lapangan tidak semestinya menjadi sasaran kesalahan atas persoalan yang berada di luar kewenangan mereka.
Karena itu, penanganan gangguan BBM perlu diiringi sikap saling menghormati antara masyarakat dan petugas pelayanan. Harapan agar situasi segera membaik harus berjalan beriringan dengan upaya mencari solusi dan melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Masyarakat bukan sekadar pihak yang diminta bersabar. Mereka adalah manusia dengan tanggung jawab, kebutuhan, dan kehidupan yang harus terus berjalan,” tandasnya.
Yayang berharap antrean BBM di Bali segera teratasi. Ia juga berharap kondisi ini menjadi momentum bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memperkuat kesiapan sistem distribusi energi, termasuk mengantisipasi potensi gangguan di kemudian hari.
Dengan demikian, ketahanan Bali tidak hanya tercermin dari kemampuannya melayani wisatawan, tetapi juga dari kesanggupannya menjaga kehidupan masyarakat tetap berjalan di tengah berbagai tantangan. (Ketut Winata/balipost)
