DENPASAR, BALIPOST.com – Kawasan Rendah Emisi (KRE) Sanur akan menjadi lokasi utama penyelenggaraan Pekan Iklim Bali 2026 pada 13–17 Oktober mendatang yang akan mengajak para peserta menggunakan jalur pejalan kaki, sepeda kayuh hingga shuttle listrik Intaran.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat aksi iklim di tingkat daerah sekaligus mendorong terwujudnya Bali Emisi Nol Bersih pada 2045.
Anggota Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih sekaligus Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, Minggu (11/10) menegaskan penerapan KRE harus melibatkan masyarakat secara bermakna, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Ia menilai tantangan mobilitas di Bali berbeda-beda, bergantung pada karakteristik wilayah dan pola perpindahan masyarakat. Karena itu, penerapan KRE perlu dirumuskan bersama dengan seluruh unsur yang ada di kawasan tersebut. “Kerja kolaboratif antara pemerintah kota, desa, desa adat, komunitas, dan kelompok masyarakat menjadi kunci keberhasilan penerapan perbaikan mobilitas di KRE Sanur,” ujarnya.
Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan, Pekan Iklim Bali menjadi wadah bagi daerah untuk berbagi pandangan dan strategi dalam merespons perubahan iklim. Menurutnya, pemerintah daerah harus berada di garis depan dalam mendorong aksi iklim dengan dukungan pemerintah pusat, mitra pembangunan, dan lembaga internasional.
Ia juga menyebutkan enam kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Rendah Emisi, yakni Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Kota Denpasar.
Menurutnya, penetapan kawasan tersebut bukan sekadar perubahan nama atau penataan wilayah. Lebih dari itu, KRE menjadi bagian dari arah pembangunan yang berupaya menyelaraskan kepentingan alam, budaya, dan manusia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, mengatakan penetapan KRE di Bali merupakan salah satu wujud konkret komitmen menuju Emisi Nol Bersih pada 2045. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena memahami tantangan dan potensi solusi iklim di wilayah masing-masing.
Pekan Iklim Bali 2026 akan melibatkan pemerintah, komunitas, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai mitra pembangunan. Sejumlah kegiatan juga akan digelar di luar Sanur, antara lain di Canggu, Kintamani, Wanagiri, Gianyar, dan Kusamba.
Dalam pelaksanaan Pekan Iklim Bali 2026, masyarakat juga didorong memilih moda transportasi yang lebih ramah lingkungan untuk mencapai lokasi kegiatan. Penggunaan jalur pejalan kaki, sepeda kayuh, dan shuttle listrik Intaran menjadi bagian dari upaya mendukung mobilitas rendah emisi di Sanur.
Pekan Iklim Bali 2026 menghadirkan empat rangkaian kegiatan utama yang menghubungkan kebijakan, pembiayaan, inovasi, dan partisipasi publik.
Pertama, Forum Kebijakan Publik yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, mitra pembangunan, serta kelompok masyarakat untuk menerjemahkan komitmen dan kebijakan menjadi rencana aksi nyata.
Kedua, Forum Investasi Iklim sebagai ruang dialog bagi lembaga keuangan, pengelola dana lingkungan, wirausaha iklim, dan mitra lainnya untuk membahas peluang pendanaan serta pembiayaan inisiatif iklim.
Ketiga, Jelajah Inovasi yang membuka kesempatan bagi masyarakat mengunjungi lokasi kerja mitra pembangunan dan inovator. Melalui kegiatan ini, peserta dapat melihat secara langsung penerapan solusi iklim yang tumbuh dari praktik serta kebutuhan masyarakat setempat.
Keempat, Festival Rakyat yang menghadirkan beragam cerita dan gagasan tentang aksi iklim melalui penayangan perdana lima film pendek dari program Lensa Iklim Bali, Bazaar Berkelanjutan, serta lokakarya interaktif.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, aksi iklim diharapkan tidak hanya dipahami sebagai upaya mengurangi emisi atau memenuhi komitmen kebijakan. Isu ini juga mencakup penguatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana, pengelolaan sumber daya alam, keberlanjutan mata pencaharian, hingga penyediaan ruang hidup yang lebih layak bagi generasi sekarang dan mendatang. (Widiastuti/balipost)
