DENPASAR, BALIPOST.com – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Bali, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra atau yang akrab disapa Rai Mantra mendorong adanya gerakan kesadaran bersama dalam menangani persoalan sampah di Bali.
Menurutnya, regulasi dan teknologi pengelolaan sampah pada dasarnya telah tersedia, namun implementasinya perlu dibarengi kesiapan masyarakat dan dukungan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.
Rai Mantra menyampaikan hal tersebut di sela-sela Dialog Kenegaraan DPD RI bertajuk “Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Adat” di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (25/9).
Ia menilai persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya melalui perubahan sistem pemerintahan, kebijakan maupun teknologi. Kesadaran masyarakat untuk memilah, mengurangi, dan mengelola sampah sejak dari sumber juga menjadi bagian penting yang harus dibangun secara berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah membangun kembali kesadaran. Program ini memang harus masif, kesadaran harus dibangun bersama,” ujarnya.
Rai Mantra mengatakan, perjalanan pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah berulang kali mencoba berbagai pendekatan dan sistem. Namun, perubahan kebijakan dan sistem tersebut belum selalu diikuti kesiapan masyarakat di daerah.
Menurutnya, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dengan kesiapan masyarakat dalam menjalankannya. Kondisi tersebut pada akhirnya menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah karena harus terus meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam mengelola sampah.
“Kalau kita lihat dari pengalaman, sistem atau tata cara pengelolaan sampah secara nasional sudah beberapa kali berubah. Kita melihat sebuah solusi ke depan seperti apa, antara dukungan pusat, daerah, dan juga kesadaran di daerah,” katanya.
Ia mencontohkan kebijakan pengurangan sampah plastik di Bali yang telah berjalan sejak 2018. Regulasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa perangkat kebijakan sebenarnya sudah tersedia. Tantangannya adalah memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan menjadi bagian dari perilaku masyarakat.
Rai Mantra juga menyinggung kebijakan penghentian praktik pembuangan sampah secara terbuka atau dumping. Kebijakan tersebut dinilai penting dari sisi lingkungan, namun penerapannya harus memperhitungkan kesiapan daerah dan masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Memang betul, ada pelarangan tentang dumping. Tetapi di sini ada gap. Kita melakukan sebuah kebijakan, tetapi kesiapan masyarakat belum. Sehingga ada beban di pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap disiplin sampah,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah membutuhkan proses panjang. Karena itu, penanganan sampah tidak boleh hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi harus melibatkan masyarakat, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan sampah. Dukungan politik dan moral, menurutnya, penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Rai Mantra menilai perkembangan teknologi pengolahan sampah juga membuka peluang untuk mencari solusi yang lebih efektif. Teknologi tersebut, kata dia, perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah dan perubahan perilaku masyarakat.
“Dengan sistem dan teknologi, saya rasa sudah tersedia semua. Tinggal bagaimana membangun kesadaran bersama,” katanya.
Ia berharap berbagai program dan gagasan yang dibahas dalam dialog tersebut dapat menjadi jalan keluar dalam membangun tata kelola sampah yang lebih terpadu. Menurutnya, pendekatan berbasis ekosistem masyarakat adat juga relevan diterapkan di Bali karena pengelolaan lingkungan dapat diperkuat melalui nilai, norma, dan partisipasi masyarakat setempat.
Rai Mantra juga mengingatkan agar persoalan sampah tidak terus dibawa ke ruang publik melalui retorika saling menyalahkan. Ia mendorong seluruh pihak lebih fokus membangun kolaborasi dan mencari solusi konkret.
“Yang diperlukan adalah sebuah gerakan kesadaran bersama. Jangan hanya saling menyalahkan. Sistem dan teknologi sudah tersedia, tetapi kesadaran bersama yang harus terus dibangun,” ujarnya. (Ketut Winata/balipost)
