DENPASAR, BALIPOST.com – Pengembangan pariwisata bahari di Bali harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Pemerintah menegaskan, laut tidak boleh dipandang semata sebagai ruang eksploitasi untuk kepentingan pariwisata, tetapi sebagai ekosistem yang memiliki batas daya dukung dan daya tampung.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Putu Sumardiana, mengatakan Bali merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisahkan antara daratan, pesisir, dan laut. Laut memiliki fungsi ekologis sekaligus menjadi sumber kehidupan, sumber ekonomi, ruang sosial budaya, dan bagian penting dari identitas masyarakat Bali.
“Laut bukan hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menjadi sumber kehidupan, sumber ekonomi, ruang sosial budaya, serta bagian penting dari identitas masyarakat Bali,” ujarnya, Sabtu (12/9).
Ia mengatakan, keberadaan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, serta berbagai ekosistem pesisir lainnya merupakan penyangga kehidupan yang harus dijaga bersama. Upaya tersebut juga sejalan dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, khususnya nilai Sad Kerthi melalui Segara Kerthi.
Segara Kerthi, lanjutnya, mengandung pesan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan laut beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Laut harus dijaga keseimbangannya, dimanfaatkan secara bijaksana, serta diwariskan dalam kondisi baik kepada generasi mendatang.
Di sisi lain, ia mengakui pengembangan pariwisata bahari memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Namun, pertumbuhan aktivitas wisata di wilayah pesisir dan laut harus diimbangi tanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem.
Karena itu, penerapan Sustainable Marine Tourism harus menempatkan aspek ekologis sebagai fondasi utama. Aktivitas wisata bahari perlu memperhatikan kesehatan ekosistem, kapasitas lingkungan, keselamatan, pengelolaan sampah dan limbah, perlindungan terumbu karang serta biota laut, hingga keterlibatan masyarakat lokal.
“Pengembangan Sustainable Marine Tourism harus menempatkan aspek ekologis sebagai fondasi utama,” tegasnya.
Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan prinsip ekonomi biru (blue economy), yakni pemanfaatan sumber daya laut untuk menciptakan nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem laut.
Dalam konteks Bali, pembangunan ekonomi biru juga harus berjalan selaras dengan budaya dan kearifan lokal. Pengelolaan laut, menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan pendekatan ekonomi, tetapi membutuhkan kesadaran, etika, serta tanggung jawab bersama.
Ia mendorong agar orientasi pariwisata bahari tidak hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Pengembangan destinasi harus memperhatikan kualitas pengalaman wisatawan, manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, sekaligus keberlanjutan ekosistem.
Perubahan perilaku juga dinilai penting. Wisatawan, operator wisata, pelaku usaha, maupun masyarakat perlu memiliki pemahaman yang sama bahwa menikmati keindahan laut harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menjaganya.
Dengan pendekatan tersebut, laut diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga ruang pembelajaran, konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. (Ketut Winata/balipost)
