DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana pengembangan transportasi massal berbasis trem di Bali mendapat sorotan dari kalangan pengusaha angkutan darat. Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali, I Nyoman Arthaya Sena, meminta pemerintah tidak terburu-buru membawa wacana trem ke tahap implementasi sebelum konsep dan bentuk transportasinya dijelaskan secara utuh kepada masyarakat.
Menurut Arthaya Sena, istilah trem sendiri memiliki berbagai jenis dan teknologi. Karena itu, publik perlu memperoleh gambaran yang jelas mengenai moda yang dimaksud, termasuk jenis kendaraan, sumber energinya, serta jalur yang akan digunakan.
“Harus dijelaskan dulu kepada masyarakat secara total yang dimaksud trem itu apa, jenis angkutannya apa, bentuknya bagaimana, kemudian moda ini berjalan di atas apa,” ujarnya, Jumat (4/9).
Ia mengatakan, trem dapat menggunakan teknologi yang berbeda, mulai dari trem listrik, baterai, hingga kendaraan dengan roda karet maupun roda besi. Demikian pula jalurnya, ada trem yang beroperasi menggunakan jalur khusus maupun memanfaatkan ruang jalan yang sudah tersedia.
Persoalan tersebut dinilai penting karena kondisi jaringan jalan di Bali memiliki keterbatasan ruang. Apabila trem nantinya menggunakan badan jalan yang telah ada, pemerintah perlu terlebih dahulu menghitung dampaknya terhadap arus lalu lintas.
“Harus dijelaskan dulu apakah dia akan punya jalan khusus atau menggunakan jalan yang sudah ada. Kalau menggunakan jalan yang sudah ada, apakah itu memecahkan solusi atau membuat kemacetan baru?” tegasnya.
Arthaya Sena menilai, sebelum proyek tersebut diwacanakan lebih jauh, pemerintah perlu menyusun master plan transportasi massal yang komprehensif. Perencanaan tersebut harus mencakup keterhubungan antarmoda, jaringan utama, hingga angkutan pengumpan yang menghubungkan masyarakat dengan jaringan transportasi massal.
Ia pada prinsipnya tidak menolak pengembangan angkutan umum. Bahkan, Organda Bali mendukung setiap kebijakan yang benar-benar ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
“Kalau yang namanya untuk angkutan masyarakat, kami setuju-setuju saja. Yang penting pemerintah jangan setengah-setengah. Sekalian bikin angkutan umumnya,” katanya.
Selain trem, Arthaya Sena juga meminta pemerintah memberikan edukasi mengenai berbagai istilah transportasi massal yang belakangan sering digunakan, seperti BRT, MRT, dan LRT. Menurutnya, tidak semua masyarakat memahami perbedaan masing-masing moda tersebut.
Ia menilai, penggunaan istilah teknis tanpa penjelasan justru berpotensi membuat masyarakat hanya mengikuti wacana tanpa memahami substansi proyek.
Sebagai organisasi yang berkaitan langsung dengan sektor angkutan darat, Organda disebut memiliki perhatian terhadap integrasi berbagai moda transportasi tersebut. Namun, integrasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan satu moda baru.
“Harus menyediakan angkutan umum yang terintegrasi, jaringan utamanya, kemudian jaringan-jaringan pengumpannya,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pembahasan mengenai transportasi massal dilakukan secara terbuka melalui forum bersama yang melibatkan pemerintah, ahli, pelaku transportasi, akademisi, dan masyarakat.
Menurutnya, forum semacam focus group discussion (FGD) diperlukan untuk memberikan pemahaman sekaligus menyerap masukan publik sebelum keputusan besar diambil.
Ia menilai keterlibatan ahli dan pemangku kepentingan sejak tahap awal penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menarik secara konsep, tetapi juga realistis dari sisi teknis, operasional, pembiayaan, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Persoalan pembiayaan juga perlu dihitung sejak awal, terutama apabila pengoperasian angkutan massal nantinya membutuhkan dukungan APBD. Termasuk, kata dia, harus jelas mekanisme pengadaan dan pemilihan operator apabila layanan tersebut dikelola pihak ketiga.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah menyusun kajian secara matang sebelum menentukan moda transportasi yang akan diterapkan. Bagi Arthaya Sena, pengembangan transportasi massal merupakan kebutuhan penting Bali, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan keterbukaan sejak awal.
Sementara itu, rencana pembangunan trem ini juga menimbulkan pertanyaan pada megaproyek Bali Urban Subway, sekaligus memicu spekulasi terkait peran PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) yang sebelumnya memegang mandat proyek kereta bawah tanah yang telah digroundbreaking tahun lalu.
Direktur SBDJ, Ervan Maksum, mengaku belum mendapat arahan terbaru dari Gubernur Bali mengenai kelanjutan proyeknya. Saat disinggung soal upacara ngeruak atau peletakan batu pertama proyek subway yang sudah telanjur digelar besar-besaran di Central Parkir pada 2024 lalu, ia pun enggan banyak bicara.
“Kami belum dapat arahan lebih mengenai hal ini. Namun demikian, SBDJ penugasannya sesuai dengan Pergub No. 9 Tahun 2025. Belum ada konsep kerja barunya, tapi komunikasi dengan PT KAI iya. Kalau untuk upacara ngeruak, saya tidak bisa komentar,” ungkap Ervan.
Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyebut moda ini tidak butuh tiang dan kabel listrik, ukurannya lebih kecil dari bus, serta memiliki tingkat kebisingan rendah.
Pelaksanaan groundbreaking proyek ini dirancang pada Maret 2027 dengan target operasional secara penuh pada tahun 2029. Dalam skenarionya, trem ini akan beroperasi dengan jeda kedatangan tiap 10 menit dan mencatatkan waktu tempuh hanya 30 menit dari Bandara menuju Canggu. Dengan daya angkut mencapai 60 ribu penumpang per hari, proyek sarana angkutan massal ini diharapkan efektif mengurangi hingga 40 persen tingkat kemacetan lalu lintas di jalur tersebut. (Ketut Winata/balipost)
