DENPASAR, BALIPOST.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Bali hingga Semester I 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, penurunan tersebut dipastikan bukan disebabkan kendala dalam proses pencairan.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Supendi di Denpasar, Selasa (4/8) mengatakan, alokasi DBH hingga 30 Juni 2026 tercatat sebesar Rp242 miliar. Nilai tersebut turun signifikan dibandingkan alokasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai sekitar Rp731 miliar.
Dari alokasi DBH tahun ini, realisasi penyaluran telah mencapai Rp96,55 miliar atau 39,88 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada Semester I 2025 yang baru mencapai 36,61 persen.
Supendi menjelaskan penyaluran DBH dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perhitungan sesuai ketentuan dipenuhi. Proses tersebut mencakup rekonsiliasi penerimaan pajak antara pemerintah daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
“Kalau ditanya apakah ada kendala dalam pencairan dana bagi hasil, tidak ada. Penyaluran dilakukan setelah seluruh perhitungan dan rekonsiliasi sesuai ketentuan diselesaikan,” katanya.
Ia menambahkan, secara nominal DBH memang hanya menyumbang sebagian kecil dari total transfer ke daerah yang mencapai sekitar Rp9,9 triliun. Namun, keberadaan DBH tetap memiliki arti penting, terutama bagi pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah.
Menurut Supendi, dana tersebut dapat membantu mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBD masing-masing daerah. Karena itu, meskipun nilai DBH tahun ini lebih kecil, penyalurannya tetap diharapkan mampu menjaga keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (Suardika/balipost)
