DENPASAR, BALIPOST.com – Tim Reses Komisi I DPR melaksanakan kunjungan kerja di Kodam IX/Udayana, Jumat (24/7). Pertemuan tersebut menjadi forum strategis karena membahas penguatan postur pertahanan di kawasan timur Indonesia. Termasuk percepatan pembentukan kodam baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari upaya memperkokoh pertahanan negara di wilayah perbatasan.
Rombongan Komisi I DPR dipimpin Utut Adianto tersebut disambut Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto. Dalam sambutannya, Mayjen Piek Budyakto menegaskan Provinsi NTT memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kondisi tersebut menuntut kesiapan sistem pertahanan yang semakin kuat, adaptif, dan responsif terhadap berbagai dinamika ancaman.
Meskipun situasi keamanan di wilayah perbatasan secara umum relatif kondusif, berbagai potensi ancaman seperti kejahatan lintas negara, penyelundupan, pelintas batas ilegal, hingga ancaman nirmiliter tetap memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan.
“Rencana pembentukan kodam baru di NTT merupakan kebutuhan yang sangat krusial,” ujarnya.
Kehadiran kodam baru tersebut akan memperpendek rentang kendali komando, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat respons operasional, sekaligus mempertegas kehadiran negara di garis depan perbatasan.
“Dalam konteks inilah kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari Komisi I DPR RI, baik dari aspek kebijakan, penataan organisasi, pemenuhan personel, penyediaan infrastruktur, alutsista, maupun dukungan anggaran guna mempercepat realisasi pembentukan Kodam baru di NTT,” tegas Mayjen Piek Budyakto.
Dalam paparannya, Pangdam IX/Udayana menjelaskan komposisi kekuatan satuan meliputi Korem 161/Wira Sakti di NTT, Korem 162/Wira Bhakti di NTB, dan Korem 163/Wira Satya di Bali. Jenderal bintang dua ini menjelaskan progres pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai di NTT.
Nama Sobe Sonbai diambil dari tokoh Raja Timor, seorang pahlawan dan pejuang lokal asal NTT sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan masyarakat setempat.
Selain itu, dijelaskan pula kesiapan pembangunan markas, penyediaan lahan, personel, perlengkapan, hingga pembangunan perumahan dinas sebagai bagian dari tahapan pembentukan Kodam baru tersebut.
Disamping itu berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan TNI AD di wilayah Timor Tengah Utara melalui kegiatan Karya Bhakti skala besar. Program tersebut meliputi rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan sumur bor, rehabilitasi sekolah, rehabilitasi rumah ibadah, pembangunan rabat jalan beton, rehabilitasi panti asuhan, pembangunan jembatan, penyelenggaraan bazar murah, pembagian paket sembako, serta layanan pengobatan gratis bagi masyarakat.
Pangdam mengungkapkan sejumlah persoalan di kawasan perbatasan RI–RDTL masih memerlukan perhatian serius, antara lain sengketa batas negara pada wilayah unresolved dan unsurveyed segment, potensi pelanggaran wilayah, penyelundupan lintas batas, hingga konflik sosial yang memerlukan penyelesaian secara terpadu.
Oleh karena itu diharapkan Komisi I DPR dapat membantu mengomunikasikan ke pemerintah pusat serta kementerian dan lembaga terkait mengenai percepatan penyelesaian permasalahan lahan di Kupang maupun Nagekeo. Sekaligus mendorong penyelesaian sengketa batas negara melalui mekanisme bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kedaulatan NKRI.
Sementara Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto menyampaikan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai kesiapan pertahanan dan keamanan di wilayah Kodam IX/Udayana, khususnya terkait rencana pembentukan kodam baru di NTT.
Menurutnya beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan, meliputi penyusunan road map dan kesiapan operasional pembentukan kodam baru di NTT, evaluasi postur pertahanan dan tingkat kerawanan wilayah perbatasan RI–RDTL, serta dukungan penganggaran dan penguatan sinergi pertahanan di kawasan perbatasan.(Kerta Negara/balipost)
